Ustadz ZU Diduga LGBT, Oknum Pimpinan Ponpes Lecehkan Santri Sesama Jenis di Polman Ungkap Penyakit

Sorotan berbagai pihak pun dilontarkan seiring pengungkapan kasus pelecehan santri di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren (ponpes).

Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Polman, Imran K Kesa, menyebut, kasus santri dilecehkan di lingkungan ponpes baru kali ini terjadi di wilayah tersebut.

“Terhadap perilaku oknum tersebut, silahkan diproses secara hukum,” kata Imran.

Dia menyampaikan bahwa proses belajar mengajar dalam menimba ilmu di pondok pesantren tersebut tetap berjalan.

Meski salah satu pimpinan ponpes yakni Ustadz ZU kini menjadi tersangka dan ditahan atas kasus pelecehan santri.

Baca juga: Viral Twitter Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Polisi Selidiki, Majelis Ulama Indonesia Menolak

“Bagaimanapun juga Kementrian Agama telah memberi izin operasional kepada lembaga (ponpes) tersebut,” jelasnya.

Imran yang juga hadir dalam konferensi pers di Mapolres Polman, menyebut, pihak kemenag berkewajiban terus membina ponpes tersebut.

Lantaran hak-hak seluruh santri yang ada di pondok pesantren dalam mendalami ilmu agama harus tetap diberikan.

Tidak boleh dihentikan, karena kasus yang menjerat pimpinan ponpes tersebut merupakan masalah individu.

Disebutkan saat ini santri di ponpes yang terdaftar secara Education Management Information System (Emis) sebanyak 114 orang.

“Tetapi saya baru tiba dari sana itu kurang lebih ada empat ratus santri yang ada di sana (ponpes),” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat atau PWNU Sulbar, H Adnan Nota, turut prihatin atas kasus pelecehan santri disalah satu ponpes itu.

“Persoalan ini berulang, memang harus ada pembinaan kepada pondok pesantren, makanya kita mengutuk keras yang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada santri,” kata Adnan.

“Saya anggap ini persoalan darurat. Kekerasan seksual kepada santri itu sudah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan,” jelasnya menambahkan.

Menurutnya, pemerintah harus hadir dan mengambil langkah-langkah termasuk saat pendirian pondok pesantren harus ada aturan ketat.