Viral Twitter Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta, Polisi Selidiki, Majelis Ulama Indonesia Menolak

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Kabar viral di Twitter rencana pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta kini diselidiki polisi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak.

Pertemuan bertajuk ‘Asean Queer Advocacy Week Application’ pada 17-21 Juni 2023 itu viral menyusul unggahan salah satu akun media sosial (medsos) Instagram.

Meski unggahan akun IG tersebut sudah dihapus, tangkapan layar meme rencana kegiatannya masih beredar di Twitter hingga TikTok.

Seperti diketahui, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. 

Singkatan tersebut digunakan untuk menyebut orientasi seksual seseorang maupun sekelompok orang. 

Sedangkan, queer adalah ‘payung’ individu yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, atau aseksual. 

Viralnya kabar pertemuan LGBT se-Asia Tenggara atau ASEAN di Jakarta itupun sontak menuai reaksi berbagai pihak.

Baca juga: Tabiat Bejat Pimpinan Pondok Pesantren Lecehkan Santri Sesama Lelaki di Polman Sulawesi Barat, Modus

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikutip TribunnewsSultra.com dari laman resminya dengan tegas menolak rencana kegiatan tersebut.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis pada Selasa (11/07/2023).

Sedangkan, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, berharap pemerintah tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut.

Terkait viralnya isu pertemuan LGBT di Jakarta, Kepolisian Daerah (Polda Metro) Jaya pun mulai menyelidikinya.

Direktur Intel dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan informasi tersebut.

Kabar rencana kegiatan kumpul-kumpul LGBT se-ASEAN di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 sebelumnya viral di medsos.

Dikutip TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com, viralnya isu itu menyusul unggahan laman IG Arus Pelangi dan ASEAN SOGIE Caucus @aseansoegicaucus.

Asean Sogie Caucus adalah organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2021.