Pemprov Sulawesi Tenggara Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Lewat Pengarusutamaan Gender

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengupayakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert mengatakan PUG diperlukan sebagai strategi mengintegrasikan gender jadi satu dimensi integral dalam pembangunan.

Hal itu dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemanfaatan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

"Ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang PUG dalam mengimplementasi kesetaraan gender," jelasnya, Rabu (12/7/2023).

Di mana, PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, melalui kendali dan manfaat bagi perempuan.

Baca juga: Pembangunan Patung Oputa Yi Koo di Bundaran Kantor Gubernur Sultra Dilanjutkan, Polemik Selesai

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Sultra, La Ode Alwi mengatakan untuk memaksimalkan PUG, Bappeda melaksanakan rapat koordinasi tim pokja, Rabu (12/7/2023).

Sehingga dapat membangun team work (keja sama) yang solid baik pada tingkat kabupaten maupun kota.

Melalui rapat koordinasi ini juga diharapkan penerapan PUG dapat dicantumkan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam dokumen perencanaannya.

Dukungan penerapan PUG juga datang dari Pejabat Fungsional Pejabat Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sultra, Febriyanti Dewi Ratna.

Menurutnya, dengan adanya PUG ini, kapasitas peran perempuan dapat ditingkatkan dalam pemerintahan.

Baca juga: Pembangunan Mega Proyek Jalan Inner Ring Road Kota Kendari Senilai Rp204 Miliar Dilelang Kembali

"Partisipasi dan peran perempuan saat ini diperlukan, karena memiliki kemampuan dan kapasitas yang tidak kalah jauh dari laki-laki," jelasnya.

Lanjutnya, apalagi isu gender juga menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.

Kata dia, meski sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Namun peran kelompok perempuan masih saja mengalami ketertinggalan.

Di mana, salah satu permasalahan paling mendasar adalah terkait pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Baca juga: Revitalisasi Gerbang Batas Kota Kendari-Konsel Dianggarkan Rp950 Juta, Pembangunan Juli 2023

"Jadi PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki," bebernya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)