Penggeledahan KPK di Muna Sultra
Lokasi Penggeledahan KPK di Muna Sulawesi Tenggara, Kantor Bupati hingga Rumah Pengusaha
Inilah lokasi penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (11/7/2023).
Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inilah lokasi penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (11/7/2023).
Selain menggeledah Kantor Bupati Muna, Provinsi Sultra, Tim KPK juga menyambangi rumah seorang pengusaha dan kontraktor.
Penggeledahan itu dikabarkan terkait pengusutan dugaan kasus dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk Kabupaten Muna.
Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunnewsSultra.com, penggeledahan pertama dilakukan di Kantor Bupati Muna.
Kantor kepala daerah berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kota Raha, Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Juru Bicara KPK Sebut Penggeledahan di Muna Sulawesi Tenggara Berkaitan Dana PEN, Geledah Dua Lokasi
Tim KPK juga menyambangi rumah pengusaha dan kontraktor di Jalan Kelinci, Kelurahan Raha III, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra.
Kegiatan penggeledahan KPK di dua lokasi tersebut dilakukan dengan pengawalan petugas kepolisian setempat.
Juru Bicara atau Jubir KPK, Ali Fikri, dikonfirmasi TribunnewsSultra.com membenarkan penggeledahan yang dilakukan Tim KPK disejumlah lokasi di daerah tersebut.
"Informasi yang kami terima betul ada kegiatan dimaksud (penggeledahan)," katanya tanpa merinci lokasi yang digeledah.
Kendati demikian, Ali Fikri membenarkan penggeledahan yang dilakukan Tim KPK terkait pengusutan dugaan kasus dana PEN di Kabupaten Muna. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)
KPK Ajak Masyarakat Sulawesi Tenggara Berantas Korupsi di Sultra Lewat Langkah-langkah Berikut Ini |
![]() |
---|
KPK RI Sebut Tunggakan Pajak Permukaan Air PT VDNI di Morosi Konawe Sultra Sebesar Rp74,2 Miliar |
![]() |
---|
Kadis Kominfo Konawe Beberkan Pembicaraan KPK dengan PT VDNI, Bahas Soal Tunggakan Pajak Daerah |
![]() |
---|
Bapenda Sulawesi Tenggara Sebut PT VDNI Tunggak Pajak Rp26,3 Miliar, KPK dan Kejati Sultra Bergerak |
![]() |
---|
Soal Perusahaan Tambang Nikel di Konawe Diduga Tunggakan Pajak, KPK dan Kejati Sultra Koordinasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.