Penggeledahan KPK di Muna Sultra
Juru Bicara KPK Sebut Penggeledahan di Muna Sulawesi Tenggara Berkaitan Dana PEN, Geledah Dua Lokasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penulis: Sugi Hartono | Editor: Sitti Nurmalasari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda yakni di Kantor Bupati Muna dan salah satu rumah kontraktor yang berada di Kelurahan Raha III.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
"Informasi yang kami terima betul ada kegiatan dimaksud," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Selasa (11/7/2023).
Dikonfirmasi soal apakah kasus tersebut berkaitan dengan dana PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional) Kabupaten Muna, Ali Fikri membenarkan hal tersebut.
Baca juga: BREAKING NEWS Juru Bicara KPK Ali Fikri Benarkan Penggeledahan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
"Iya, betul sekali," ujarnya.
KPK Pernah Ingatkan Soal Dana PEN
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Muna soal pengelolaan dana PEN.
Hal tersebut disampaikan saat Tim Monitoring KPK bertandang ke Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Saat itu, Tim Monitoring meminta kepada Pemkab Muna untuk tidak mengakrobatik regulasi, atau aturan lain.
Baca juga: Bapenda Sulawesi Tenggara Sebut PT VDNI Tunggak Pajak Rp26,3 Miliar, KPK dan Kejati Sultra Bergerak
Karena hal tersebut dapat berdampak pada pimpinan SKPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (*)
(TribunnewsSultr.com/Sugi Hartono)
KPK Ajak Masyarakat Sulawesi Tenggara Berantas Korupsi di Sultra Lewat Langkah-langkah Berikut Ini |
![]() |
---|
KPK RI Sebut Tunggakan Pajak Permukaan Air PT VDNI di Morosi Konawe Sultra Sebesar Rp74,2 Miliar |
![]() |
---|
KPK Sebut Kedatangan di PT VDNI Bantu Pemkab Konawe dan Pemprov Sulawesi Tenggara Tagih Pajak |
![]() |
---|
Kadis Kominfo Konawe Beberkan Pembicaraan KPK dengan PT VDNI, Bahas Soal Tunggakan Pajak Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.