Sulawesi Tenggara Siap Dukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terapkan FOLU Net Sink 2030

"Nanti KLHK juga bisa membantu yah tentunya bagaimana penghijauan atau strategi penghijauan (tambang) itu lebih optimal," ujarnya.

Di mana, ada operasionalisasi 11 aksi mitigasi sektor FOLU di antaranya, pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut.

Lalu, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut, pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management.

Selanjutnya, rehabilitasi non rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Secara garis besar juga ada aksi pengurangan emisi, aksi mempertahankan serapan, aksi peningkatan serapan, dan pengembangan kelembagaan.

Baca juga: Peringatan Keras Dirjen Gakkum KLHK untuk Penambang Ilegal di Sultra, Dihukum Seberat-beratnya

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Sultra, Suharno menyebut akan menindaklanjuti dan menyusun rencana kerja serta aksi terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi Sulawesi Tenggara.

Sehingga saat direalisasikan dampak dari perubahan iklim secara global dan pengaruh emisi gas rumah kaca ini bisa diminimalisir.

Tentunya, didukung adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sultra, seluruh jajaran KLHK di Provinsi Sultra, terutama balai dan dinas.

"Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, ini kita jaga kelestariannya, jangan hanya dieksploitasi tapi lakukan juga konservasi," kata Suharno.

"Artinya kondisi hutan kita, bagaimana kondisi sumber daya kita ini bisa memberikan manfaat banyak orang meskipun dieksploitasi tapi juga dipikirkan untuk keberlanjutannya," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)