Berita Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara Siap Dukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terapkan FOLU Net Sink 2030

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siap mendukung penerapan Indonesia Forestry and Other Land Uses atau FOLU Net Sink 2030.

TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriyani
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siap mendukung penerapan Indonesia Forestry and Other Land Uses atau FOLU Net Sink 2030. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya sosialisasi FOLU Net Sink 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (8/3/2023). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siap mendukung penerapan Indonesia Forestry and Other Land Uses atau FOLU Net Sink 2030.

Hal tersebut ditandai dengan dimulainya sosialisasi FOLU Net Sink 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (8/3/2023).

Komitmen Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030 mendorong tercapainya tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) -140 juta ton CO2e pada 2030, lalu dilaksanakan lewat pendekatan terstruktur dan sistematis.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Tasdiyanto mengatakan pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen sektor kehutanan Indonesia.

Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat global menuju pemulihan hijau, sekaligus membangun ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Baca juga: Ribuan Petani Sulawesi Tenggara Dapat 9.370 Hektar Tanah Perhutanan Sosial dari KLHK

Menurutnya, tantangan kehidupan manusia adalah menjaga kualitas lingkungan hidup terutama persoalan perubahan iklim.

"Ini harus kita antisipasi. Saya rasa juga masyarakat sudah paham bahwa pemanasan global dan perubahan iklim ini sudah semakin nyata terjadi di sekitar kita," ujarnya.

"Untuk Kota Kendari, kemarin ada angin kencang itu juga menjadi salah satu indikasi adanya pemanasan global dan perubahan iklim," jelasnya.

"Di daerah lain ada yang banjir kemudian juga ada pengamatan terhadap permukaan air laut yang naik," ujarnya menambahkan.

Guna mengantisipasi itu semua, ia menyebut negara-negara di dunia ini mulai peduli bagaimana untuk berkomitmen mengurangi efek gas rumah kaca.

Baca juga: KLHK Warning Pemda Jaga Wisata Pulau Labengki dari Ancaman Aktivitas Tambang Nikel di Konawe Utara

Di mana, fenomena perubahan iklim ini juga akibat dari perilaku manusia secara kolektif melalui berbagai aktivitas.

Kata dia, seperti aktivitas transportasi, industri, tambang dan juga kegiatan lain yang menghasilkan gas antropogonik utamanya adalah karbondioksida.

Karbondioksida ditambah ada gas metana dari aktivitas sektor pertanian dan peternakan jika dalam jumlah yang besar itu akan terakumulasi dan memanaskan atmosfer.

Sebagai tindak lanjutnya, berbagai kegiatan tentunya akan direncanakan di dalam rencana operasional tingkat sub nasional di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara.

Utamanya dalam mempertahankan tutupan hijau atau menghijaukan kembali tempat bekas penambangan.

Baca juga: Menko Luhut Bakal Panggil ESDM-KLHK Bahas Tambang di Indonesia, Gegara Hal Ini

"Nanti KLHK juga bisa membantu yah tentunya bagaimana penghijauan atau strategi penghijauan (tambang) itu lebih optimal," ujarnya.

Di mana, ada operasionalisasi 11 aksi mitigasi sektor FOLU di antaranya, pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut.

Lalu, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut, pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management.

Selanjutnya, rehabilitasi non rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Secara garis besar juga ada aksi pengurangan emisi, aksi mempertahankan serapan, aksi peningkatan serapan, dan pengembangan kelembagaan.

Baca juga: Peringatan Keras Dirjen Gakkum KLHK untuk Penambang Ilegal di Sultra, Dihukum Seberat-beratnya

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Sultra, Suharno menyebut akan menindaklanjuti dan menyusun rencana kerja serta aksi terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi Sulawesi Tenggara.

Sehingga saat direalisasikan dampak dari perubahan iklim secara global dan pengaruh emisi gas rumah kaca ini bisa diminimalisir.

Tentunya, didukung adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sultra, seluruh jajaran KLHK di Provinsi Sultra, terutama balai dan dinas.

"Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, ini kita jaga kelestariannya, jangan hanya dieksploitasi tapi lakukan juga konservasi," kata Suharno.

"Artinya kondisi hutan kita, bagaimana kondisi sumber daya kita ini bisa memberikan manfaat banyak orang meskipun dieksploitasi tapi juga dipikirkan untuk keberlanjutannya," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved