Masuk Tahun Politik, Ali Mazi Imbau Hindari Kampanye di Rumah Ibadah dan Politisasi Agama di Sultra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024 mendatang berbagai macam tantangan dihadapi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal tersebut berpotensi akan terjadinya ketidakrukunan antara masyarakat akibat arah politik serta pilihan yang berbeda.

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan kerukunan umat menjadi tugas berat yang mesti ditunaikan seluruh ASN Kementerian Agama.

"Karena kerukunan itu sangat fluktuatif dan dinamis," ungkap Ali Mazi saat menghadiri Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 di Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Sultra, Selasa (3/1/2023).

Lebih lanjut, kerukunan tersebut sering menguji antara sesama umat terlebih saat ini menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: 1.095 PPK Pemilu 2024 se-Sulawesi Tenggara Bakal Dilantik Serentak KPU Sultra pada 4 Januari 2023

Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional, tetapi pembangunan membutuhkan stabilitas dan hal itu dapat terwujud jika antara masyarakat rukun dan damai.

"Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada," katanya.

Gubernur Ali Mazi menuturkan dapat dilihat politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral, lalu politisasi rumah ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.

Sehingga penggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024 harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai.

"Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi saat pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial," ucapnya.

Baca juga: Hasil Survei Pemilu 2024 di Kendari Sulawesi Tenggara, Elektabilitas Parpol Jika Pileg Hari ini

Ia menambahkan keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai ini.

Hal ini diharapkan agar perjalanan dan tahapan Pemilu 2024 dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

"Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan," kata Ali Mazi.

Ke depannya, diharapkan ASN Kemenag dapat menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sultra, Zainal Mustamin mengatakan memasuki tahun politik, maka rumah ibadah dan ruang pendidikan tidak dijadikan wadah untuk berkampanye.

Baca juga: Pendaftar Calon PPS Pemilu 2024 di Konawe Utara Padati Kantor KPU Konut Sulawesi Tenggara

"Karena itu fasilitas umum, yang jika digunakan tidak sesuai aturan dan harus kita jaga serta disterilkan dari kepentingan politik," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)