Breaking News:

Berita Konawe

Bentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Konawe, Kepala Disnakertrans Sebut Direalisasikan Tahun 2022

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe bakal membentuk Dewan Pengupahan pada 2022 mendatang.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe, Joni Pisi. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe bakal melakukan pembentukan Dewan Pengupahan pada 2022 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Kabupaten Konawe, Joni Pisi saat pertemuan dengan sejumlah Serikat Buruh dan Manajemen PT VDNI dan PT OSS, di kantor Disnakertrans, Rabu (27/10/2021).

Joni Pisi mengatakan saat ini kelengkapan administrasi dan hukum pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Konawe telah siap.

"Termasuk perangkat-perangkat kerjanya sudah siap," kata Joni kepada TribunnewsSultra.com Rabu (27/10/2021).

Ia menambahkan, pihaknya sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe terkait penganggaran.

Baca juga: Pekerja Keluhkan Pemotongan Gaji, Disnakertrans Kabupaten Konawe Bertemu PT OSS dan PT VDNI

"Kalau pemerintah setuju anggarannya insyaAllah kita jalan," tambah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe itu.

Selain itu, Joni Pisi mengatakan dalam pertemuan ini PT VDNI, PT OSS serta Serikat Buruh yang hadir sepakat atas penyelesaian persoalan hubungan industrial tidak dengan cara kekerasan.

Joni Pisi menjelaskan, penyelesaian hubungan industrial antara buruh dan perusahaan diakomodir oleh Undang-Undang (UU).

"Bipartit dulu, ketemu dulu dua (pihak). Kalau tidak puas meminta ke kita dimediasi, kalau tetap tidak setuju berarti kita dorong ke peradilan hubungan industrial," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe menggelar pertemuan membahas persoalan upah pekerja.

Baca juga: Bayar Gaji Karyawan di Bawah Upah Minimum, Advokat di Kendari Sebut Pengusaha Bisa Dipidana

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved