Berita Kendari
Bayar Gaji Karyawan di Bawah Upah Minimum, Advokat di Kendari Sebut Pengusaha Bisa Dipidana
Kata praktisi hukum ini, pembayaran upah di bawah upah minimum sebenarnya bisa dipidana. Namun hal tersebut jarang diketahui oleh pekerja.
Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Seorang advokat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Anselmus AR Masiku, menerbitkan buku mengenai ketenegakerjaan.
Buku tersebut berjudul Penegakan Hukum Pidana Ketenegakerjaan, Pembayaran Upah di Bawah Upah Minimum Bisa Dipidana.
Anselmus AR Masiku mengatakan, ide buku ini muncul dari tesis untuk kewajiban menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2021.
Selain itu, penulisan buku ini juga bentuk keprihatinan Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kendari ini menangani kasus ketenagakerjaan.
"Ternyata pengusaha di beberapa kasus membayar upah di bawah upah minimum," ujar Anselmus AR Masiku dalam acara Tribun Corner di Studio TribunnewsSultra.com, Sabtu (16/20/2021).
Baca juga: Wali Kota Baubau Siap Terbitkan Buku Polima dalam Perspektif Pendidikan, Angkat Budaya Buton
Upah minimum di Kota Kendari sendiri senilai berkisar Rp2,7 juta, sementara upah minimum Provinsi Sultra yakni Rp2 juta.
Kata praktisi hukum ini, pembayaran upah di bawah upah minimum sebenarnya bisa dipidana. Namun hal tersebut jarang diketahui oleh pekerja.
Padahal sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Kendala Penegakan Hukum
Anselmus AR Masiku menemukan sejumlah kendala dalam penegakan hukum pidana pembayaran gaji di bawah upah minimum.
Kendala tersebut menyebabkan tidak ada penindakan hukum terhadap pengusaha sejak 2012 hingga kini di Sultra.
Baca juga: Cegah Radikalisme dan Intoleran Polda Sultra, UHO dan NU Segera Terbitkan Buku Merawat Harmoni
Dalam hasil penelitian Anselmus, dirinya hanya menemukan enam kasus penindakan terhadap pengusaha yang membayar gaji karyawan di bawah upah di Indonesia selama ini.
Ia menduga aparat penegak hukum, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ketenagakerjaan di dinas ketenagakerjaan atau disnaker daerah mengabaikan aturan itu.
"Selama ini menjadi kendala besar adalah pemahaman penegak hukum mengatakan masalah pembayaran upah ini adalah perselisihan hak," imbuh Anselmus.
Tak hanya itu, PPNS disnaker juga kerap menilai pembayaran upah di bawah upah minimum ini adalah perselisihan hubungan industrial dan pembayaran kekurangan upah.
