Berita Konawe
Kisruh Penambangan Pasir Pembangunan Bendungan Ameroro, Begini Tanggapan DPRD Konawe
Begini tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) soal kisruh penambangan pasir Bendungan Ameroro.
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
lihat foto
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Konawe menyebut banyak kepentingan bisnis dan calo dalam pembangunan Bendungan Ameroro.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Konawe Fraksi Partai Gerindra, Hermansyah Pagala saat menemui massa aksi Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para penambang pasir tradisional.
Seperti diketahui, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat dan para penambang pasir tradisional berunjuk rasa di Gedung DPRD Konawe, Kamis (7/10/2021).
Mereka melakukan aksi protes ini karena tak dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional di Kabupaten Konawe tersebut.
Hermansyah Pagala mengatakan agar para penambang pasir tradisional di Kabupaten Konawe untuk tetap beraktivitas seperti biasa.
"Jangan karena ada pembangunan Bendungan Ameroro baru bermasalah kalian, kalian tetap jalan jangan terpengaruh dengan adanya oknum-oknum melarang kalian menambang tidak usah didengar," ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini muncul karena ada pembangunan Bendungan Ameroro tersebut. Di mana, ada pihak-pihak berkepentingan bisnis masuk dalam pembangunan tersebut.
"Semua ingin memasukkan pasir di sana, kami tahu itu," kata Hermansyah Pagala.
DPRD Konawe berharap PT Wijaya Karya (Wika) dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari tidak bermain-main dalam pembangunan Bendungan Ameroro ini.
Pasalnya, menurut Hermansyah, calo-calo mulai menjalankan aksinya dalam pembangunan Bendungan Ameroro tersebut.
Kata Hermansyah Pagala, para calo ini ingin mematikan usaha para penambang pasir tradisional yang ada di Kabupaten Konawe.
"Melarang menambang tapi mereka (calo) yang menambang," lanjutnya.
Selain itu, Hermansyah mengungkapkan jika pihaknya telah mengetahui pihak-pihak yang bermain dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Ia mengatakan kurang lebih lima kelompok telah bertandang di Gedung DPRD Konawe, juga mempersoalkan hal serupa.
"Saya hanya berharap BWS, PT Wika melibatkan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe karena di sini dikerja maka saya harap masyarakat juga sejahtera," ujarnya.
