OPINI

OPINI: Merumuskan Kembali Sistem Pemberantasan Korupsi

OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur membuka kembali memori diskusi di grup WhatsApp grup KAHMI FH-Unhas beberapa bulan lalu. 

Editor: Risno Mawandili
TribunnewsSultra.com
Zainal Arifin Ryha 

Hemat saya, orang baik dan beriman itu ada realitasnya, bahkan banyak. Tetapi strategi semacam itu tidak punya parameter obyektif yang bisa diukur secara saintifik dalam menilai efektifitasnya.

Siapa yang bisa menjamin seseorang beriman mampu bertahan selamanya terhadap godaan dan peluang untuk memperoleh kenikmatan materi yang datang bertubi-tubi? Bukankah keberimanan itu sangat fluktuatif dan dinamis?

Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa faktor keimanan dan integritas individu menjadi penting untuk mencegah seseorang melakukan korupsi.

Tapi melembagakan keimanan itu agar senantiasa aktual dan fungsional dalam kerangka sebuah sistem pemberantasan korupsi menjadi jauh lebih penting.

Data yang tersaji oleh berbagai lembaga pemerhati korupsi internasional menunjukkan, negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, juga beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang dan Singapura, ternyata jauh lebih sukses menekan praktek korupsi.

Padahal kita mengenal negara-negara itu tidak familiar dengan idiom-idiom keagamaan.  Berbanding terbalik dengan negara-negara muslim yang lebih menekankan pencegahan korupsi pada faktor integritas personal penyelenggara kekuasaan yang berbasis pada ajaran dan moralitas agama.

Kunci sukses negara-negara tersebut dalam mencegah korupsi adalah membangun kelembagaan yang transparan dan akuntabel disertai pengendalian dan pengawasan yang canggih berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Dalam konteks Indonesia saat ini, membangun kembali sistem pemberantasan korupsi yang efektif harus dimulai dengan perubahan paradigma. Tekanan antara pencegahan dan penindakan harus seimbang. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan simultan.

Tetapi membangun kembali sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif dan akuntabel hanya mungkin jika dimulai dengan penguatan sistem presidensial.  Dimana Presidenlah yang harus menjadi dirigen dari orkestrasi pemberantasan korupsi di tanah air.

Orkestrasi yang mensinergikan semua potensi dan kelembagaan yang ada dalam satu jejaring akbar gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk itu KPK harus bersedia diletakkan sebagai organ negara yang membantu dan menjalankan visi presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam hal pemberantasan korupsi, tanpa harus kehilangan independensinya dalam menjalankan tupoksinya sebagai lembaga. Dan bukan malahan membangun visi sendiri yang justru kontras dengan visi presiden.

Sebab, sejatinya Presidenlah yang dipilih dan memperoleh mandat rakyat untuk salah satunya melakukan pemberantasan korupsi di tanah air. Bukan KPK. (*)

(Penulis: Adalah Fungsional KAHMI, pernah menjabat Ketua Umum HMI Cabang Ujung Pandang)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved