OPINI

OPINI: Merumuskan Kembali Sistem Pemberantasan Korupsi

OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur membuka kembali memori diskusi di grup WhatsApp grup KAHMI FH-Unhas beberapa bulan lalu. 

Editor: Risno Mawandili
TribunnewsSultra.com
Zainal Arifin Ryha 

Masih menurut sang senior, besarnya biaya politik yang dibutuhkan menyebabkan hampir semuà calon kepala kaerah harus menggandeng investor. Nantinya investor akan dikompensasi dengan proyek-proyek APBD atau dalam bentuk komersialisasi jabatan.

Tidak heran jika para kepala daerah terpilih harus pandai bermain "petak umpet" dengan aparat hukum, khususnya KPK. Jika lihai, kemungkinan bisa lolos. sebaliknya kurang cermat maka kena OTT KPK.

Sudah ada contoh beberapa kepala daerah kurang lihai langsung tertangkap KPK pada tahun pertama menangani tender proyek di daerahnya.

Realitas politik di atas menarik sebagai entri point untuk masuk pada fokus utama diskusi, soal efektifitas pemberantasan korupsi di tanah air.

Jika diasumsikan semua calon kepala daerah yang berkontestasi harus menggaet investor, artinya semua yang terpilih potensial untuk korup.

Bayangkan, orang seperti NA yang diakui kawan, saya juga oleh mereka yang mengenalnya sebagai sosok yang berintegritas dan relegius, bahkan pernah dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi dan memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award, akhirnya harus melakukan ritual dengan beberapa kepala daerah dalam jeruji besi. Apatah lagi mereka yang biasa-biasa saja.

Lantas mengapa hanya NA yang ketangkap? Seberapa efektif sesungguhnya pengawasan KPK selama ini?

Pimpinan KPK menjelaskan, praktek penyuapan yang disangkakan kepada NA sudah berlangsung cukup lama, tapi baru terdeteksi setelah sekian kali transaksi. Dan KPK mengaku mendapat laporan masyarakat.

Itu bisa dibilang adalah indikasi lemahnya sistem pengawasan KPK selama ini.

Pertanyaan yang juga tidak kalah penting dan mendasar untuk memperoleh jawaban segera adalah, parameter apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di tanah air oleh KPK selama dua dasa warsa sejak era reformasi?

Apakah banyaknya OTT oleh KPK adalah indikasi keberhasilan pemberantasan korupsi? Atau justru sebaliknya, banyaknya mereka yang terjaring OTT KPK adalah indikasi suburnya pratek-praktek korupsi di tanah air?

Common sense kita akan mengatakan, keberhasilan upaya pemberantasn korupsi itu justru ketika jumlah orang yang terjaring OTT semakin menurun disebabkan jumlah pelaku korupsi yang kian mengecil.

Barangkali sudah saatnya bangsa ini merumuskan kembali strategi pemberantasan korupsi secara lebih efektif dan mendasar.

Dalam konteks ini, saya tidak menampik sama sekali pendekatan-pendekatan individual seperti yang ditawarkan kawan-kawan dalam polemik yang tersaji di atas.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved