OPINI

OPINI: Celah Korupsi Dalam Regulasi Anggaran Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Handover
Siti Nurul Fatimah Tarimana, M.H (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) 

Dalam keadaan normal sudah ada pengaturan soal pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Namun dalam keadaan darurat seperti ini, perlu pengaturan secara spesifik perihal kebijakan tersebut termasuk melibatkan lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran COVID-19.

Dengan demikian, sebenarnya dalam regulasi terkait anggaran covid itu terdapat celah yang bisa digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Fleksibilitas dimaksud dengan memperkuat sisi pengawasan dan penganggaran daripada laporan anggaran.

Karena berbagai faktor, laporan juga menjadi kendala tersendiri saat berada dalam keadaan darurat pandemi.

Sehingga bisa dikatakan bahwa adanya PMK tersebut melonggarkan pertanggungjawaban anggaran Covid-19.

Hal tersebut jelas bahwa peraturan-peraturan yang disahkan oleh pemerintah sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip Keuangan Negara yang di atur dalam Undanu-Undang No 17 Tahun 2003.

Bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." (*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved