OPINI

OPINI: Celah Korupsi Dalam Regulasi Anggaran Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Handover
Siti Nurul Fatimah Tarimana, M.H (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) 

1.       Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19;

2.       Pengalokasian dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam DIPA K/L;

3.       Klasifikasi akun khusus COVID-19 untuk alokasi dana penanganan pandemi Covid-19; dan

4.       PMK ini berlaku dalam masa penanganan pandemi Covid-19.⁣

Sedangkan tentang pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19 yang telah digunakan, belum diatur dengan ketat dalam PMK tersebut.

Padahal pertanggungjawaban keuangan untuk Covid-19 itu jangan sampai menghilangkan bentuk pengawasan.

Baca juga: Opini: Profesor Aminuddin Mane Kandari, Ksatria Kendari

Aturan tersebut hanya mengatur tentang akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak ada aturan yang ketat terkait akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran Covid-19 yang telah digunakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keuangan negara yang dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Padahal pertanggungjawaban keuangan untuk Covid-19 itu jangan sampai menghilangkan bentuk pengawasan.

Karena penulis mendapatkan banyak data yang terindikasi korupsi belanja kesehatan.

Berdasarkan  keadaan tersebut, Pemerintah perlu mengkaji kembali muatan norma dalam regulasi yang telahdiatur sehingga tidak membuka celah bagi penyelenggara negara untuk melakukan penyimpangan dalam kebijakan terkait wabah.

Pemerintah hendaknya menitikberatkan kajian ulang kebijakan tersebut pada konsep pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan negara, sehingga kebijakan yang dilahirkan membawa dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tanpa pengaturan khusus terkait pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, kita patut pesimis bahwa penggunaan dana covid senilai triliun an itu akan berjalan efektif, dan perlu mewaspadai kemungkinan korupsi.

Ada dua pilihan bagi pemerintah untuk mengadopsi norma perihal pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut: menambahkan satu bagian dalam perppu tentang pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, atau membentuk satu perppu khusus mengatur tentang kebijakan pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk penanganan pandemi.

Halaman
123
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved