Musda KNPI Sultra
DPD KNPI Sultra Versi Ketua DPP Haris Pratama Bakal Gelar Musda Tandingan, Ini Alasannya
Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara ( DPD KNPI Sultra ) bakal menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tandingan.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara ( DPD KNPI Sultra ) bakal menggelar musda tandingan.
Hal itu setelah sejumlah pemuda tergabung di DPD KNPI kabupaten/kota mengeluarkan pernyataan sikat terkait musyawarah daerah (Musda) ke-15 KNPI yang dianggap ilegal.
Pernyataan itu merujuk pernyataan sikap DPP KNPI tentang Musda KNPI Sultra tanggal 23 Mei 2021 menyatakan Musda yang akan dilaksanakan bukan hasil keputusan DPP KNPI pimpinan Haris Pertama.
Sehingga gabungan antara pengurus DPD KNPI se-Sultra dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang bernaung di KNPI Sultra mengeluarkan 4 pernyataan.
Baca juga: Sejumlah Pemuda Sulawesi Tenggara Klaim Musda Bersama KNPI Sultra Ilegal Gegara Pusat Belum Menyatu
Baca juga: 12 Poin Pernyataan Panitia Musda KNPI Sulawesi Tenggara, Sebut Dukungan Gubernur Sultra Ali Mazi
Pertama, menyatakan menolak musda bersama KNPI Sultra, penolakan ini tertuang dalam nota kesepakatan bersama.
"Kedua, kami akan melaksanakan Musda KNPI se-Sultra secara konstitusional sesuai AD/ART dan keputusan Kongres KNPI Bogor tahun 2018," ucap Ketua Pemuda Lira Sultra, Sartito, saat membacakan surat pernyataan sikap, Selasa (25/5/2021).
Mereka bakal menggelar Musda KNPI Sultra secara baik, terencana dan profesional, serta dengan kurun waktu yang cukup agar KNPI kab/kota dan OKP memiliki waktu melaksanakan konsolidasi internal.
Keempat, mereka meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi untuk tidak menghadiri dan membuka Musda KNPI Sultra.
"Apabila gubernur menghadiri dan membuka kegiatan tersebut maka dinilai berniat memecah belah kesatuan pemuda Sultra," jelasnya.
Pemuda Sultra, Muhammad Arham mengaku label atau semboyan Musda ke-15 untuk menyatukan pemuda jauh dari kesan itu.
"Hampir dipastikan bahwa Musda ini untuk menyatukan KNPI tapi justru memecah belah," ucapnya.
Menurut Arham, mestinya Musda KNPI Sultra setelah Kongres KNPI Pusat, karena ada 3 kubu yang terpecah.
"Mereka bersepakat untuk kongres bukan
Musda. Maka sebaiknya kongres dulu dirapikan diatas, selanjutnya kebawah kab/kota supaya rapih," katanya.
Kemudian jika sudah ada ketua KNPI Sultra terpilih siapa yang akan menandatangani SK tersebut.
"SKnya siapa yang akan tandatangan. Apakah ketiga pengurus DPP ini. Apa itu diatur dalam AD/ART, mestinya kongres dulu," kata Arham.
