OPINI: Memangkas Jalur Pasokan, Meredam Inflasi Pangan

Oleh: Rabiul Misa
Analis Yunior Bank Indonesia

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Suatu pagi di Pasar Anduonuhu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang ibu rumah tangga menatap timbangan cabai di tangan pedagang.

Sedikit ragu, angkanya terasa lebih tinggi dari pekan lalu. Walau jumlahnya dikurangi, Ia tetap saja membeli. Tidak ada pilihan lain.

Anehnya, seorang petani di sebuah kebun, justru merasa tidak ada yang banyak berubah. Harga cabai yang ia petik masih di kisaran yang sama.

Hampir datar. Di titik ini, terasa ada yang janggal. Harga naik di hilir, tetapi tidak benar-benar mengangkat pendapatan di hulu.

Kisah seperti ini sebenarnya cukup klasik. Jika ditelisik polanya berulang. Harga bahan pangan bisa melonjak cepat, kadang tanpa tanda, kadang tanpa jeda, sementara kehidupan petani terasa jalan di tempat.

Seolah hasil bumi harus menempuh perjalanan begitu panjang, barulah tiba di meja makan.

Biasanya tanaman dipanen para petani, didisitribusikan para tengkulak, lalu dijual para pedagang. Di sepanjang rantai pasok itulah biaya angkut membebani harga jual. Tak heran, nilainya perlahan merangkak. 

Lalu muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah jalurnya memang harus sepanjang itu? Atau sebenarnya bisa dipangkas tanpa membuat salah satu pihak menanggung lebih banyak beban?

Baca juga: OPINI: Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan

Pasar Tani di Tugu Pilar

Pertanyaan itu terasa lebih konkret ketika membaca tajuk berita di media sepekan kemarin.

Di sana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diberitakan menginisiasi Pasar Tani Hortikultura. Sekilas tampak seperti pasar biasa. Tapi ada arah kebijakan di baliknya.

Lokasinya di Tugu Pilar, pusat Kota Kendari. Tempat yang mudah dijangkau dan juga strategis. Petani dan konsumen, tanpa banyak perantara bertemu langsung.

Yang dijual bahan makanan segar. Cabai, bawang merah, tomat, sayuran segar. Komoditas yang sama dengan yang ada di pasar pada umumnya. Bedanya ada pada jalurnya.

Di sini, barang berpindah langsung dari tangan petani ke pembeli. Lebih singkat. Lebih terang.

Selisih harga menjadi perbedaan yang mencolok. Ambil contoh, Bawang merah di pasar biasanya dibanderol sekitar Rp45.000 per kilogram.

Di pasar tani hanya dijual sekitar Rp42.000. Selisihnya memang tidak seberapa, tetapi cukup berarti bagi rumah tangga.

Baca juga: OPINI: Ketika Buku dan Pulpen Menjadi Beban yang Terlalu Berat

Program ini sesungguhnya bagian dari Gerakan Pangan Murah yang dijalankan TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Tujuannya jelas. Menjaga harga pangan tetap terkendali sehingga daya beli Masyarakat tidak ikut tergerus. Langkah ini ditempuh dengan cara memperpendek jalur distribusi.

Yang menarik, efeknya tidak berhenti di harga. Ada relasi yang terbentuk. Pembeli bisa melihat langsung siapa yang menanam.

Petani tahu siapa yang mengonsumsi. Ada kedekatan yang selama ini terasa sulit imbas tata niaga pangan yang tampak rumit.

Inflasi Pangan dan Dinamika Harga

Kalau melihat angka inflasi Sulawesi Tenggara, langkah ini terasa semakin masuk akal. Januari 2026 berada di sekitar 5,10 persen.

Februari naik ke 5,41 persen. Maret turun ke 3,37 persen. Turun, memang. Tapi apakah tekanan benar-benar hilang?

Ketika dilihat lebih dekat, kelompok makanan biasanya rentan terhadap gejolak. Sekitar 3,10 persen untuk makanan minuman dan tembakau.

Baca juga: Harga Cabai dan Bawang Normal di Pasar Korem Kendari, Tomat Masih Rp22 Ribu per Kilogram

Sementara makanan saja berada di kisaran 2,89 persen. Karena itu, angka ini tidak bisa diabaikan.

Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan sayuran memang sensitif. Sedikit gangguan bisa berdampak signifikan.

Cuaca berubah, distribusi tersendat, biaya transportasi naik. Harga ikut bergerak. Kadang terlalu cepat.

Istilahnya dikenal sebagai volatile food. Komoditas yang pergerakan harganya sulit ditebak. Hari ini stabil, besok bisa melonjak. Dalam situasi seperti ini, ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian.

Kalau dipikir lebih jauh, persoalan ini tidak selalu bermula dari produksi. Faktanya, kebanyakan petani sudah mengikuti pola musim tanam. Tetapi jalur distribusi sering menjadi faktor penentu hingga harga kadang berubah arah.

Ketika distribusi lancar, pasokan mengalir dengan baik. Harga lebih terjaga. Tetapi begitu ada hambatan, efeknya langsung terasa di pasar. Cepat, dan kadang sulit dikendalikan.

Memangkas Jalur Distribusi Pangan

Masalah utamanya sebenarnya tidak rumit. Rantai distribusi yang terlalu panjang. Dari petani ke pengepul, lalu ke pedagang besar, distributor, hingga akhirnya sampai ke pasar. Pendek kata, banyak pihak yang terlibat.

Setiap tangan membawa biaya. Juga margin. Itu bagian dari mekanisme pasar. Apalagi ketika lapisannya terlalu banyak, harga di ujung menjadi jauh dari harga semula.

Petani menjual dengan harga tertentu. Konsumen membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih itulah yang dinamakan price spread. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya menikmati nilai tambah?

Abhijit Banerjee pernah menyoroti hal ini. Banyak persoalan ekonomi di negara berkembang tidak berhenti di produksi. Akses pasar dan efisiensi distribusi justru menjadi faktor utama.

Artinya, masalahnya bukan karena pasokan pangan tidak tersedia. Masalahnya muncul karena jalurnya terlalu berliku.

Di sinilah pasar tani menjadi angin segar bagi produsen dan konsumen. Sebab, ia memotong sebagian jalur. Mengurangi lapisan. Petani bertemu langsung dengan pembeli. Lebih sederhana. Lebih pendek.

Meredam Gejolak Harga Global

Lalu bagaimana jika tekanan datang dari luar?

Akhir-akhir ini warga dunia dibombardir dengan berita konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat bersekutu dengan Israel memerangi Iran.

Akibatnya, jalur perdagangan dunia yang melewati Selat Hormuz ditutup. Tak lama kemudian, harga minyak dunia melonjak. Biaya transportasi ikut terdorong. 

Disinilah titik kritisnya, apalagi dalam sistem yang bergantung pada distribusi jarak jauh, efeknya cepat menjalar. Dan bisa saja harga pangan ikut terdorong naik sebagai second round effect dari kenaikan harga minyak.

Nilai tukar rupiah juga berperan. Ketika melemah, biaya pupuk dan input pertanian ikut meningkat. Apalagi, sebagian bahan baku masih ketergantungan pada impor. Tekanan dari sisi produksi pun ikut bertambah.

Gabungan keduanya itulah yang akan memicu imported inflation. Tekanan yang datang dari luar, tetapi dirasakan di dalam negeri.

Dalam situasi seperti ini, efisiensi distribusi menjadi semacam penyangga. Semakin pendek jalur pasokan, semakin kecil ruang bagi biaya tambahan untuk diteruskan ke harga akhir.

Pepatah lama mengingatkan, “singkat minta ulas, panjang minta kerat”.

Barangkali ini bukan sekadar ungkapan. Memangkas jarak antara ladang dan meja makan bukan hanya soal teknis distribusi. Ada upaya menjaga keseimbangan di sana-sini.

Ketika rantai pasokan dibuat lebih ringkas, langkah ekonomi terasa lebih ringan. Tidak selalu terlihat besar, tapi terasa. Dan mungkin, justru di situlah letak kekuatan kebijakan yang sering luput kita perhatikan.(*)

(TribunnewsSultra.com)