TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025.

Rakornas PHD 2025 dijadwalkan berlangsung pada 26–28 Agustus di Kota Kendari. 

Agenda nasional ini akan dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia dan sejumlah menteri.

Kesiapan Sultra sebagai tuan rumah disampaikan langsung Gubernur Andi Sumangerukka saat audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, yang juga menjadi pengarah utama kegiatan ini.

Baca juga: Rakor Nasional Kemendagri di Kendari Sulawesi Tenggara, 657 Personel Gabungan Keamanan Diterjunkan

Rakornas PHD merupakan agenda nasional tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah. 

Tahun ini, Sulawesi Tenggara ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan dengan mengusung tema Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita.

Dalam rilisnya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan pihaknya telah menyiapkan seluruh infrastruktur dan teknis penyelenggaraan.

Termasuk lokasi kegiatan di kompleks Kantor Gubernur, penginapan tamu, serta fasilitas pendukung. 

Ia berharap, momentum ini dapat menjadi ajang evaluasi dan penguatan regulasi hukum daerah yang lebih berkualitas dan pro investasi.

Baca juga: Pengaspalan 3 Km Jalan Brigjen Katamso Kendari Rampung 100 Persen, Program Jamaah Andi Sumangerukka

“Saya menyampaikan langsung kesiapan Sultra kepada Bapak Mendagri. Kegiatan ini sangat strategis, tidak hanya bagi Sultra, tapi juga untuk penguatan arah kebijakan hukum nasional dari sisi daerah,” kata Andi Sumangerukka.

Mendagri Tito Karnavian menyambut baik komitmen Gubernur Sultra dan menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Rakornas PHD di Kendari. 

Tito menyampaikan kesediaannya untuk hadir langsung di acara tersebut.

Tak hanya Mendagri, sejumlah menteri dikabarkan bakal hadir, di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM. 

Para pejabat ini akan menjadi narasumber utama dalam diskusi lintas sektoral mengenai pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah.

Baca juga: Andi Sumangerukka Siapkan Hilirisasi Mete 2026-2029, Sudah Ekspor 18 Ton, Didukung 82 Ribu Petani