TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta keterlibatan semua pihak dalam penguatan governansi dan penegakkan integritas sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Isabela Wattimena mengatakan keterlibatan semua pihak untuk mendorong penegakan sekuritas di sektor jasa keuangan.

Sebab, kondisi governance dan penegakkan integritas di Indonesia masih perlu dibenahi.

Baca juga: Cara Hindari Pinjaman Online Ilegal, OJK Sulawesi Tenggara Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

Di mana Indonesia saat ini menjadi negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara pada 2022.

Menurut laporan transparancy international, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IKP) 34 dari skala 0-100 pada 2022.

Korupsi akan membuat ekonomi biaya tinggi karena ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

"Kita masih punya banyak pekerjaan rumah, untuk kita perbaiki ke depan. Tentunya ini patut menjadi perhatian kita bersama seluruh instansi baik dari pelaku usaha, jasa keuangan, pemerintah dan lembaga terkait.

"Harus berkolaborasi dengan baik untuk membenahi penerapan governance di Indonesia," ucap Sophia saat membuka Sosialisasi penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan, di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (22/9/2023).

Baca juga: Cara Lapor Jika Bermasalah dengan Lembaga Jasa Keuangan di Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen OJK

Sementara itu, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus, Siswani Wisudati mengatakan sudah banyak upaya yang dilakukan OJK terkait penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.

Diantaranya menerbitkan berbagai ketentuan mengenai tata kelola, strategi anti fraud, Governansi dan lain sebagainya.

Namun tanpa kolaborasi dan sinergitas, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Sehingga diharapkan seluruh lembaga jasa keuangan menerapkan itu, agar governansi dan integritas bisa ditegakkan

"Ini pekerjaan yang kalau dikerjakan sendiri, susah. Jadi kalau OJK saja yang mengerjakan, tidak di dukung oleh lembaga-lembaga lain yang terkait serta sektor jasa yang kita awasi maka akan menjadi sulit," ujarnya.

Menurutnya, ketentuan saja tidak cukup, sehingga secara berkesinambungan atau berkala pihaknya juga melakukan penguatan-penguatan seperti sosialisasi kali ini.

"Kami sudah keliling ke beberapa kota di Indonesia untuk menyampaikan pesan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan. Hari ini adalah giliran di Kendari, nanti dilanjutkan di kota kota lain atau melalui anggota dewan komisioner lainnya," katanya.

Baca juga: Kinerja Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Tenggara Meningkat Awal Tahun 2023, Begini Catatan OJK

Tempat sama, Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan penegakan governansi dan penegakan integritas pada lembaga jasa keuangan, khususnya yang berada di wilayah Sultra.

"Agar dapat terus bertumbuh secara sehat dan industri keuangan di Sultra semakin berjaya," ujarnya.

Ia menyampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Sultra sampai dengan triwulan dua tahun 2023, cukup menggembirakan yaitu bertumbuh sebesar 48 persen, dibandingkan triwulan dua di tahun 2022.

"Devisi produksi lapangan usaha administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,65 persen," bebernya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu yang turut hadir dalam giat tersebut menyampaikan integritas dalam rangka membangun negara, bangsa dan daerah sangat diperlukan.

Baca juga: Menurut OJK Sultra, Ini Tips Aman dari Investasi dan Pinjol Ilegal

Sehingga, iya berharap melalui sosialisasi tersebut akan semakin memperkuat nilai-nilai integritas terutama bagi para pelaku atau penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya.

Asmawa juga menjelaskan jika Pemkot Kendari juga turut terlibat dalam penegakkan governansi dan integritas memastikan sektor jasa keuangan yang inklusif di Kota Kendari melalui beberapa program.

Salah satunya program Sakuku satu pelajar untuk satu rekening, yang menyasar anak-anak sekolah untuk ditanamkan pemahaman literasi keuangan sejak dini.

"Berbagai program yang melibatkan stakeholder terkait bukan hanya pemerintah tetapi dunia usaha termasuk sektor pendidikan juga," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)