TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mengkritik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang akan meminjam dana ke pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Kendari.

Pemkot Kendari berencana membangun jalan lingkar dalam kota atau inner ring road dengan biaya Rp203 milliar dan rumah sakit (RS) tipe D senilai Rp146 miliar. 

Untuk membiayai pembangunan jalan lingkar dan RS tipe D tersebut, pemkot berencana mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI.

Ketua Komisi II DPRD Kendari, Andi Sulolipu menyebut pinjaman Pemerintah Kota Kendari ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI untuk membangun rumah sakit tipe D di Kendari dinilai belum tepat.

Pihak DPRD Kota Kendari justru meminta pemkot agar menertibkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari.

Sebab sumber PAD di Kendari belum terkelola dengan baik.

"Pinjaman ini peruntukannya tidak tepat. Banyak sektor yang bisa diperbaiki utamanya pasar sebagai sumber PAD tapi banyak bocor," kata Andi Sulolipu melalui pesan singkat, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Pemkot Kendari Tetapkan Sejumlah Syarat Bagi Warga yang Menggelar Izin Keramaian

Baca juga: DPRD Geram ke Pemkot Kendari, Gegara Sampah Menggunung di Pasar Pelelangan Ikan

Baca juga: Sejumlah Perempuan Terancam Kehilangan Mata Pencarian Akibat Kebijakan Pemkot Kendari

Menurut Andi, pembangunan infrastruktur dengan pinjaman dana tersebut saat ini belum tepat karena masih pandemi Covid-19.

“Saat ini masih pandemi Covid-19, pemerintah harus bijak dalam melihat masalah pembangunan, sosial, dan kesehatan," jelasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai pembangunan insfastruktur menggunakan pinjaman anggaran dari pihak lain harus dibicarakan melalui jalur fraksi DPRD.

Dilanjutkan Rapat Paripurna di DPRD.

“Jika pinjaman ini untuk membangun masyarakat silakan kita dukung. Kalau hanya sekedar menghabiskan anggaran jangan dulu. Masyarakat yang menanggung beban pinjaman itu," ujar Andi Sulolipu.

Seharusnya, kata Andi, pemerintah kota bisa memanfaatkan anggaran untuk penambahan atau peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas yang sudah tersedia.

“Pemerintah kota lebik baik meningkatkan rumah sakit tipe B ke tipe A. Selain itu menambah fasilitas puskesmas, sehingga pelayanan lebih optimal,” katanya.

Sementara, soal pembangunan jalan lingkar dalam kota, Politisi PDIP itu juga menilai kurang tepat sebab volume kendaraan belum terlalu padat.