Upaya Transformasi Sektor Maritim Indonesia

Dengan target 1.386 unit pada 2026, total investasi infrastruktur yang dikucurkan mencapai kurang lebih Rp30,5 triliun.

Skema Koperasi

Pemerintah menerapkan model bisnis investasi berbayar melalui koperasi, di mana nelayan memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada negara dan perbankan dalam jangka waktu 11, hingga 12 tahun. 

Ini mencerminkan pergeseran dari kebijakan populisme murni menuju model kapitalisme kerakyatan yang disiplin. 

Pemanfaatan Dana Desa juga dioptimalkan sebagai modal pendamping, yang memastikan bahwa pembangunan melibatkan partisipasi fiskal dari tingkat desa.

Berbeda dengan pola bantuan masa lalu yang sering berakhir dengan kegagalan aset, administrasi saat ini mewajibkan seluruh bantuan dikelola melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. 

Baca juga: 6 Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan di Sulawesi Tenggara, Setiap Daerah Terima Anggaran Rp22 Miliar

Nelayan diwajibkan untuk berkelompok dalam wadah koperasi yang memegang kepemilikan formal atas armada kapal dan seluruh fasilitas pendukung. 

Untuk mengatasi kelemahan manajemen yang selama ini menjangkiti koperasi di Indonesia, pemerintah melakukan rekrutmen masif sebanyak 35.000 manajer profesional dengan rasio keketatan pelamar mencapai 1 banding 18. 

Para manajer ini bertugas mengelola logistik gudang beku, rantai pasok, hingga akses pasar ekspor.

Koperasi ini diposisikan sebagai agregator logistik, penyalur tunggal subsidi bahan bakar, dan lembaga pembiayaan mikro untuk memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak. 

Sistem ini dirancang untuk menciptakan ketergantungan positif antara nelayan dan negara. 

Baca juga: Gubernur Andi Sumangerukka Alokasikan Rp50 Juta per Rumah untuk Kampung Nelayan di Sulawesi Tenggara

Nelayan yang berada di luar sistem koperasi secara otomatis akan kehilangan daya saing karena tidak memiliki akses ke fasilitas modern, yang secara efektif memaksa terjadinya formalisasi ekonomi pesisir secara menyeluruh.

Seiring dengan pembangunan darat, pemerintah meluncurkan pengadaan 1.582 unit kapal ikan baru mulai tahun 2026. 

Kapal-kapal ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasi yang lebih luas guna menggantikan peran kapal asing di laut Indonesia. 

Visi politiknya adalah menjadikan nelayan lokal sebagai penjaga kedaulatan maritim secara de facto di wilayah perbatasan.

Contoh konkret terlihat di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, di mana pemerintah membangun desa nelayan khusus dengan fasilitas gudang beku dan memberikan bantuan kapal yang mampu menjangkau perairan dalam. 

Baca juga: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya Konawe Capai 98 Persen, Buka Peluang Usaha