Pemprov Sultra 2025

Temukan Anggaran Tak Tepat Sasaran, Gubernur Sultra Minta Inspektorat Awasi Sejak Perencanaan

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka meminta Inspektorat Daerah mengawasi setiap program sejak tahap perencanaan.

Penulis: Dewi Lestari | Editor: Amelda Devi Indriyani
(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)
RAKORDA BINWAS SULTRA - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (pakai peci hitam, kelima dari kiri barisan depan) saat berfoto bersama dengan pimpinan daerah dan Kepala Inspektorat 17 Kabupaten Kota saat Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) di Kota Kendari, Kamis (20/11/2025). Andi Sumangerukka meminta Inspektorat Daerah mengawasi setiap program sejak tahap perencanaan. (Dok : Dewi Lestari) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka meminta Inspektorat Daerah mengawasi setiap program sejak tahap perencanaan.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Sultra, Rabu (20/11/2025).

Bertempat di salah satu hotel di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

Andi Sumangerukka menegaskan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di akhir kegiatan atau setelah muncul masalah. 

Namun, pengawasan harus dimulai sejak perencanaan agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus tepat sasaran karena peruntukkannya sudah jelas. Jadi, tolong diwaspadai. Saya melihat ada anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukannya,” kata purnawirawan TNI tersebut.

Ia menyampaikan inspektorat bukan sekadar lembaga pengawasan, tetapi juga penjaga integritas pelaksanaan program. 

Baca juga: Angka Konsumsi Ikan di Sultra Capai 43,38 Kilogram per Kapita, Gubernur ASR Dorong Budaya Makan Ikan

Inspektorat harus memastikan setiap keputusan pemerintah daerah tepat, program berjalan bersih, dan anggaran digunakan sesuai tujuan awal.

Karena itu, inspektorat harus hadir sebagai pendamping dalam setiap tahapan kegiatan, bukan hanya bertindak ketika pemeriksaan dilakukan. 

Dengan cara tersebut, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum terjadi.

“Inspektorat harus menjadi mata yang jernih, melihat sekecil apa pun potensi pelanggaran, dan menjadi suara pengingat sebelum terjadi kesalahan,” ujarnya.

Dalam Rakorda tersebut, Andi Sumangerukka juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk menyukseskan delapan agenda program prioritas nasional

Program itu meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, Koperasi Merah Putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.

Menurutnya, beberapa program telah masuk sebagai Program Strategis Nasional (PSN), sehingga kepala daerah harus menindaklanjutinya dengan serius.

Baca juga: Gubernur ASR Perluas Investasi dan Akses Pasar Lewat Kerja Sama Jatim, Tingkatkan Ekonomi Sultra

Jika tidak, akan ada konsekuensi sebagaimana telah berkali-kali diingatkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved