KPK OTT di Sulawesi Tenggara

Daftar Dugaan Kasus Korupsi di Kolaka Timur Sejak 12 Tahun Berdiri, 2 Bupati Ditangkap Gegara Suap

Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) daerah otonomi baru yang genap berusia 12 tahun, kembali jadi sorotan.

Penulis: Sugi Hartono | Editor: Desi Triana Aswan
YouTube KPK
BUPATI KOLTIM TERSANGKA - Tangkapan layar melalui akun YouTube resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terlihat barang bukti uang tunai Rp200 juta yang diterima sebagai kompensasi dalam kasus suap proyek RSUD Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yang melibatkan Bupati Koltim, Abdul Azis. KPK mengumumkan status Azis dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari. 

Abdul Aziz bersama Jajarannya diduga telah mengatur pemenang tender proyek RSUD sebelum diumumkan secara resmi oleh KPK, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Dari pengondisian itu, Abdul Aziz diduga meminta fee sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar dari total nilai proyek Rp126,3 miliar. 

"Uang tersebut diserahkan secara bertahap, sesuai termin pembayaran proyek," ujar Asep

Daftar Panjang Kasus Korupsi di Kolaka Timur

Catatan TribunnewsSultra menunjukkan, selama 12 tahun berdiri, Kolaka Timur telah memiliki sejumlah kasus korupsi menonjol:

Korupsi di Tingkat Kepala Daerah:

  • Andi Merya Nur (2021): Terjerat suap pengadaan barang dan jasa, divonis 3,5 tahun penjara.
  • Abdul Aziz (2025): Ditangkap KPK atas dugaan suap proyek pembangunan RSUD.

Korupsi di Tingkat Pejabat dan Proyek:

  • Dugaan Suap Pemilihan Wakil Bupati (2022): Proses pemilihan wakil bupati pengganti Andi Merya Nur diwarnai isu suap. Kejaksaan memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD terkait dugaan aliran dana.
  • Proyek Pengerjaan Jalan (2021): Polda Sultra menetapkan lima tersangka, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan yang merugikan negara miliaran rupiah.
  • Kasus Bibit Kopi Robusta (2025): Kejaksaan menahan Kepala Dinas Perkebunan Kolaka Timur beserta dua rekanan atas dugaan korupsi pengadaan bibit kopi.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di Kolaka Timur sudah menjadi masalah yang mengakar, tidak hanya di level bupati, tetapi juga melibatkan pejabat di berbagai dinas dan unsur legislatif (*)

(TribunnewsSultra/Sugi Hartono)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved