Tak Hanya Vasektomi, Dedi Mulyadi Sebut Pria di Jawa Barat Bisa Pilih Jenis KB untuk Dapat Bansos
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut ternyata bukan hanya vasektomi yang menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial atau bansos.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Desi Triana Aswan
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut ternyata bukan hanya vasektomi yang menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial atau Bansos.
Ia mengungkapkan bahwa warga Jawa Barat khususnya pria tidak harus melakukan vasektomi untuk menekan angka kelahiran anak.
Namun, bisa memilih jenis KB yang diinginkan.
Hal ini diklarikasinya imbas dari kontroversi terkait syarat Bansos di Jawa Barat yang disebut-sebut mengharuskan pria melakukan vasektomi.
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens).
Prosedur ini bertujuan untuk mencegah sperma bercampur dengan air mani sehingga mencegah terjadinya pembuahan.
Artinya, ketika seseorang sudah menjalani vasektomi maka berpotensi tidak akan membuahi sel telur.
Menurut Dedi Mulyadi hal tersebut adalah pilihan.
Baca juga: Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi Disoroti Menko PM Cak Imin Sebut Tak Boleh Bikin Aturan Sendiri
Sehingga, ia menekankan bahwa program KB bukan hanya saja untuk wanita namun juga bisa dilakukan oleh pria.
"Tidak ada ngomong salah satu jenis tapi milih mau yang mana (KB)," ujar Dedi seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) dilansir Kompas.com.
Ia tak ingin membebani perempuan atau para istri untuk melakukan KB.
Sehingga, ia mengimbau agar para suami bisa turut andil melakukan KB meski dengan berbagai cara.
Dedi pun membebaskan para suami untuk memilih metode KB yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Ia pun juga terpikir akan memberikan alat pengaman untuk setiap kepala keluarga agar menekan angka kemiskinan.
"Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya, jangan sampai ber-KB itu beban istri. Jenisnya KB-nya apa tergantung pengennya apa, kan bisa pakai pengaman (kondom), ya kan itu juga bisa. Bila perlu pemerintah kasih alat pengaman per Kepala Keluarga," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.