Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi Disoroti Menko PM Cak Imin Sebut Tak Boleh Bikin Aturan Sendiri

Kontroversi terkait deretan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut disoroti Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)

Kolase Foto/Ist
KONTROVERSI - Ramai kontroversi terkait deretan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut disoroti Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.  Ia sampai mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri. Salah satu yang disoroti Cak Imin adalah soal kebijakan vasektomi atau atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Ramai kontroversi terkait deretan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut disoroti Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

Ia sampai mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri.

Salah satu yang disoroti Cak Imin adalah soal kebijakan vasektomi atau atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

Kebijakan tersebut dilakukan Dedi Mulyadi baru-baru ini dengan tujuan mengurangi laju kelahiran dari warga penduduk miskin.

Mulanya, Cak Imin menegaskan bahwa penerima bansos tak perlu memenuhi persyaratan tersebut.

Ia menekankan bahwa aturan vasektomi tidak pernah tercantum sebagai syarat penerima bansos. 

"Enggak ada. Enggak ada syarat itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Baca juga: Tak Hanya Katai Jangan Sok Kaya, Dedi Mulyadi Beri Sindiran Menohok saat Tahu Aura Cinta Daftar UI

Selain itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memperingatkan para kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri. 

Terlebih berbeda dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Tidak boleh bikin aturan sendiri," tegasnya.

Langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah atau Pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana.

Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata dia seperti dikutip Kompas TV.

Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah terkait anak laki-laki yang bermasalah dibawa ke barak militer untuk dibina. 

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved