12.614 Kendaraan Dinas di Sulawesi Tenggara Menunggak Pajak, Bapenda Minta Kepatuhan Ditingkatkan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Sebanyak 12.614 unit kendaraan dinas di Sulawesi Tenggara tercatat belum membayar pajak hingga akhir 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin mengungkapkan dari total 24.955 unit kendaraan dinas tersebar di 17 kabupaten dan kota, hanya 12.341 unit atau sekitar 49,45 persen yang memenuhi kewajiban pajaknya.

Sehingga total kendaraan dinas belum membayar pajak sebanyak 12.614 unit.

“Kendaraan dinas wajib membayar pajak karena anggarannya bersumber dari APBD. Seharusnya tidak ada alasan untuk menunggak,” ujar Mujahidin usai peluncuran layanan Sistem Managemen Pajak Daerah (SIGAP), Rabu (5/3/2025).

Ia menegaskan kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat kepatuhan membayar pajak tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi instansi pemerintah.

Sebagai langkah meningkatkan kepatuhan, Bapenda Sultra telah menerapkan layanan SIGAP yang sebelumnya diuji coba di UPTB Kolaka Timur pada 2024.

Program ini terbukti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan diperluas ke 16 kabupaten dan kota lainnya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Luncurkan Layanan SIGAP, Warga Taat Pajak Bakal Diberi Reward

Mujahidin berharap dengan kemudahan pembayaran pajak melalui SIGAP, kesadaran masyarakat dan instansi pemerintah semakin meningkat. 

Pasalnya, pajak kendaraan yang dibayarkan akan kembali ke pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di setiap kabupaten dan kota.

“Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, mari bersama-sama membangun Sultra dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menaati peraturan yang ada. Kami dari Bapenda siap melayani pembayaran pajak hingga ke pelosok,” pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)