DPRD Kendari Bakal Panggil Pertamina serta SPBU Soal BBM Subsidi Diduga Oplosan yang Dikeluhkan Ojol

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - DPRD Kota Kendari angkat bicara terkait viralnya driver ojek online mengadu terkait Bahan Bakar Minyak atau BBM yang diduga dioplos di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Diketahui, para driver ojol ini mengadu ke Polresta Kendari, Selasa (4/3/2025) malam, gegara kendaraannya mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kendari.

Ketua Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, akan memanggil semua pihak terkait dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

"Kita akan memanggil pihak Pertamina secara kelembagaan, dan akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, mulai dari depo sampai stasiun pengisian bahan bakar, dari hulu hingga hilir. Ini kan ada jaringan sampai ada proses ke SPBU, kita akan cek apakah sudah sesuai atau belum," jelasnya saat ditemui, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya dugaan BBM oplosan ini terindikasi perbuatan melawan hukum, menjadi bentuk bisnis yang manipulatif.

Selain merugikan negara, ini juga merugikan konsumen yakni masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah yang banyak menggunakan BBM Subsidi.

"Tentu disini ada perbuatan melawan hukum, ini merugikan keuangan negara, karena sifatnya subsidi, disini ada hak-hak masyarakat, subsidi ini untuk masyarakat, seharusnya dialokasikan dengan tepat untuk masyarakat kecil, ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil, dan kepentingan transportasi, apalagi menjelang momen Idulfitri, ini penting untuk kita kawal bersama-sama," jelasnya.

Baca juga: Pertamina Turunkan Tim Investigasi ke SPBU, Selidiki BBM Oplosan di Kendari Sulawesi Tenggara

"Harusnya Pertamina ini hadir dan menghadirkan energi atau bahan bakar yang berkualitas, sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus ini, sehingga ada kedaulatan energi yang bisa dirasakan masyarakat semua masyarakat," jelasnya.

"Kalau ini benar-benar terjadi, kita sangat sayangkan, kenapa Pertamina ini tidak hadir, menghadirkan kedaulatan energi, tetapi kesannya membodohi masyarakat," kata Zulham menambahkan.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi.

"Kita minta juga masyarakat untuk proaktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM Subsidi yang diperoleh masyarakat, bisa ke APH dan di DPRD," ujarnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Samsul)