PPK Ikut Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Minta Tak Ada PSU di Pilkada Sultra 2024

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) meminta penyelenggara Pilkada 2024 ditingkat TPS bisa mematuhi aturan dalam menjalankan tugas.

Hal ini disampaikan kepada 1.000 PPK untuk mencegah adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS pada Pilkada Sultra.

Koordinator Divisi Hukum KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias mengatakan pada bimtek pemungutan dan penghitungan suara ini PPK diberitahu soal cara pengisian formulir teknis pemungutan suara.

Selain itu, PPK juga diajarkan untuk bisa membedakan kategori pemilih yang masuk dalam DPT, DPK hingga DPTb.

"Kemudian adapula hal-hal yang menyebabkan terjadi PSU, ini semua akan disampaikan ke PPK selama bimtek tiga hari ini," ungkap Suprihaty saat diwawancarai, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Wanti-wanti KPU Kendari Saat Satpol PP Lepas APS Paslon Pilkada 2024: Ini Penertiban Bukan Perusakan

Suprihaty mengatakan upaya ini agar TPS tidak terjadi PSU di Pilkada Sultra pada 27 November 2024.

Karena Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024, ada 25 TPS di beberapa daerah yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Suprihaty mengungkapkan salah satu penyebab PSU di Pileg 2024, karena ada pemilih yang memilih di TPS meskipun tidak terdaftar dalam DPT.

"Pencetusnya karena adanya pemilih yang tidak ber-KTP setempat memilih di TPS tersebut," ujarnya.

"Untuk itu, kami sampaikan agar KPPS nanti yang bertugas adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui masyarakat yang tinggal di sekitar TPS tersebut," jelasnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultta.com/La Ode Ari)