Masuk Daerah Rawan Pilkada 2024, Bawaslu Baubau Sosialisasi Peta Kerawanan ke Camat hingga Pelajar

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BAUBAU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau menggelar sosialisasi Peta Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Sosialisasi ini diberikan kepada camat hingga pelajar di Gedung Arasalana, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (10/10/2024). 

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Kota Baubau, Almin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan titik-titik rawan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa indeks yang kami sampaikan terkait apa saja yang titik rawan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," ungkapnya saat diwawancarai, Kamis (10/10/2024).

Kata dia, potensi kerawanan terjadi disetiap kecamatan di Kota Baubau, tetapi terdapat beberapa kecamatan terjadi perlakuan intimidasi.

Baca juga: Bawaslu Muna Terima 12 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Masih Diselidiki

"Kalau pada aspek kampanye, justru terjadi setiap kecamatan di Kota Baubau untuk kerawanannya, memang untuk kategori kerawanan lainnya terjadi di beberapa kecamatan di mana terjadi perlakuan-perlakuan intimidasi," jelasnya.

Almin mengatakan jika mengacu pada pemetaan yang dilakukan pihaknya, intimidasi terjadi di Kecamatan Wolio dan Batu Poaro.

Sementara mengenai netralitas ASN, ruang lingkupnya cukup luas sehingga tidak dapat per wilayah.

Mengatasi hal tersebut, Bawaslu Baubau memberikan edukasi mengenai kerawanan Pilkada 2024 kepada berbagai kalangan serta mengimbau secara berjenjang.

"Kami juga melakukan koordinasi sebagai bentuk pencegahan dengan beberapa stakeholder sebagaimana yang baru saja kami lakukan serta patroli pengawasan mengantisipasi terjadinya dugaan pelanggaran," ungkapnya.

Baca juga: Paslon Gubernur Sulawesi Tenggara Dilapor ke Bawaslu Sultra Dugaan Politik Uang dan Kumpulkan Kades

Bawaslu Baubau memprediksi intensitas kerawanan meningkat pada masa tenang yakni usai pelaksanaan kampanye jelang hari pencoblosan.

"Jadi saat itu, aktivitas-aktivitas yang dilarang kemungkinan akan banyak terjadi pelanggaran," tutupnya.

Berdasarkan pantauan, kegiatan tersebut tidak hanya mengundang mahasiswa dan pelajar, tetapi melibatkan Forkopimda, ASN serta Danposal Baubau.

Kemudian camat di Kota Baubau, organisasi mahasiswa, dan kelompok disabilitas.

Sementara pemateri yang dihadirkan ialah penggiat Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau. (*)

(TribunnewsSultra.com/Harni Sumatan)