Prestasi Luar Biasa Kemenkumham RI, Raih Opini WTP 15 Kali Berturut-turut dari BPK RI

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 di Graha Pengayoman Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba di Jakarta.

Terpisah, sejumlah pejabat Kemenkumham di Kota Kendari hadir secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kanwil Kemenkumham Sultra.

Di antaranya, Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Pejabat Admnistrator dan Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pengelola Keuangan dan BMN baik Kanwil maupun UPT.

Baca juga: Konawe Punya Potensi Kekayaan Intelektual Melimpah, Dekranasda dan Kemenkumham Sultra Edukasi UMKM

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto.

Inspektur Jenderal Kemenkumham, RI Reynhard Silitonga dan para Pimpinan Tinggi Madya Utama dan Pratama, serta seluruh UPT Kemenkumham di seluruh Indonesia baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenkumham.

Menurutnya, ini merupakan hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham.

"Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2023 kembali memberikan Opini WTP sebanyak 15 kali kepada Kemenkumham secara berturut-turut."

Baca juga: Menkumham Tanda Tangan Traktat Internasional Terkait Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

"Ini merupakan prestasi dan usaha keras dari Kemenkumham dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh," ungkapnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang lebih baik, memastikan perencanaan sesuai organisasi, dan penggunaan anggaran yang tidak hanya berfokus pada tujuan utama organisasi, tetapi juga melihat peluang-peluang di masa depan.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi juga mengingatkan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah LHP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan Keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tim pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergi yang terjalin dengan baik.

Baca juga: Satu Jam Bersama Menkumham, Yasonna: Manfaatkan Kekayaan Intelektual Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat