Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Tinjau Pelayanan KB saat Kunjungan Kerja di Muna Sultra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, MUNA - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, DR Bonivasius Prasetya Ichtiarto, di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. Asmar, dan Tim, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Muna, Sultra, Selasa (04/06/2024).

Kunjungan tersebut dalam rangka pelayanan KB serentak di seluruh wilayah se-Indonesia yang bertajuk Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA).

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke - 31 Tahun 2024.

Plt. Bupati Muna yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, Eddy Uga, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Muna akan terus mendorong dan mendukung keberhasilan program KB di daerah ini.

Di antaranya melalui berbagai program yang bersinergi, termasuk program penurunan dan pengendalian angka stunting di Kabupaten Muna.

Baca juga: Komitmen Turunkan Angka Stunting, BKKBN Sultra Gelar Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan

“Kita harus terus melakukan perbaikan, untuk peningkatan kesejahteraan warga dengan membangun sektor-sektor strategis guna menjawab tuntutan perbaikan kehidupan warga yang cenderung semakin tinggi bahkan semakin kompleks."

"Karena itu, momentum kebersamaan dan semangat gotong royong warga bagi upaya percepatan pembangunan daerah yang sudah dikembangkan selama ini harus dapat dijaga, dipelihara dan dipertahankan,” ucap Eddy.

Sekda Eddy juga mengatakan, dengan kebersamaan semua pihak di daerah ini, Muna akan tampil menjadi salah satu daerah yang maju di Sulawesi Tenggara.

Di mana warga masyarakat di wilayah ini tampil di barisan terdepan untuk menjawab tantangan yang akan muncul silih berganti.

“Melalui Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) ini, kita Tingkatkan pelayanan KB dalam rangka penanganan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Muna," ujarnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, DR. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan namanya, Pelayanan KB serentak ini menargetkan satu juta orang mendapatkan pelayanan KB.

"Baik itu di fasilitas kesehatan statis dan mobile yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia," ujar Bonivasius, yang biasa disapa Pak Boni.

Lanjut Boni mengatakan, nantinya seluruh akseptor di Sultra dan provinsi lainnya yang telah dilayani dalam Pelayanan KB Sejuta Akseptor ini akan dicatat dan dilaporkan secara langsung melalui dasbor online.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan keluarga berencana (KB) di seluruh Indonesia serta meningkatkan angka akseptor KB.

"Program PSA dilakukan dengan menggelar serangkaian kegiatan pelayanan KB secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan konseling KB, penempatan alat kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta edukasi dan informasi mengenai KB dan kesehatan reproduksi," ujarnya.

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Beri Orientasi Kartu Kembang Anak Bagi Kader BKB di Kabupaten Buton Utara

Usai mengikuti acara pembukaan, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, DR. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, langsung melakukan kunjungan ke Pelayanan KB di Puskesmas Katobu, Selasa (04/6/2024), dalam upaya memastikan pelayanan bagi warga untuk kegiatan KB.

"Saya melihat di sini terdapat beberapa pelayanan yang diberikan seperti pil, suntik, implan dan IUD, khusus untuk implan dan IUD merupakan metode jangka panjang, yang sedang kita dorong, kenapa kita dorong karena ini sangat efektif efektif jangka waktu tiga tahun dan untuk IUD bisa sampai 5 tahun. Selain efisien metode ini juga lebih ekonomis dan peluang untuk hamil juga sedikit,"  jelas Bonivasius.

Kegiatan Pelayanan KB PSA di Kabupaten Muna, menargetkan 1.098 akseptor, terdiri dari IUD 23, MOW 4, MOP 1, kondom 42, implant 145, suntik 399, pil 484.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Forkopimda, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muna beserta jajaran, Kementerian Agama Kabupaten Muna, Kepala BPS Kabupaten Muna, Dinas OPD lainnya, IBI, para penyuluh KB,  Kader KB, tokoh agama dan tokoh masyarat serta Mitra lainnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Content Writer)