Berita Konawe Selatan

Indeks MCP Konawe Selatan Posisi 8 se-Sulawesi Tenggara, KPK Sebut Sedang Tidak Baik-baik Saja

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Terintegrasi Tahun 2024.

Penulis: Samsul | Editor: Sitti Nurmalasari
Istimewa
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Terintegrasi Tahun 2024. Agenda rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Terintegrasi Tahun 2024.

Agenda rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI.

Hadir Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga, Anggota Satgas IV 2 PIC Korsup Wilayah Sultra KPK RI, Ramdhani bersama rombongan, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, Sekda Konsel, ST Chadidjah, dan instansi terkait.

Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti Surat KPK RI Nomor: B/2780 KSP.00/70-75/05/2024 tentang Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024.

Anggota Satgas IV 2 PIC Korsup Wilayah Sultra KPK RI, Ramdhani mengatakan rapat koordinasi MCP merupakan salah satu agenda rutin yang digelar pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan tahun ini Konsel merupakan salah satu lokus untuk survei terkait perilaku anti korupsi yang dilakukan Bapenas.

“Kami tadi sudah ingatkan itu. Jadi paling tidak terkait survei ini pemerintah daerah sudah terpapar sebelumnya informasi dengan kehadiran kami."

Baca juga: Upaya Pemda Konawe Utara Berantas Korupsi Dibeberkan Bupati Konut Ruksamin saat Rakor Bersama KPK

"Kami sebagai lembaga anti korupsi punya kewajiban bagaimana negara ini indeks korupsinya tahun 2024 berada pada angka 4,14,” katanya kepada TribunnewsSultra.com, Selasa (4/6/2024).

Ramdhani menjelaskan terkait angka, sebenarnya tidak pernah tercapai antara target dan realisasi dari tahun sebelumnya, tapi paling tidak dengan terinformasinya, pemerintah daerah sudah siap untuk tidak bertambah buruk.

Menurutnya, dari indeks MCP, Konsel sedang tidak baik-baik saja, karena dari 18 pemerintah daerah yang ada di Sultra, Pemda Konsel berada pada posisi delapan.

"Kalau dari score maksimal pada angka 100, Konsel angkanya 60-an. Ini artinya Konsel masuknya ke zona biru. Maksudnya, angka 0 sampai 25 itu merah, 25 sampai 50 kuning, 50 sampai ke atas itu biru,” ujarnya.

Ia berharap apa yang disampaikan ke Pemda Konsel tidak hanya membuat angka baik, tetapi benar-benar bersih dari korupsi dan tidak ada penyuapan, hasil pembangunan harus benar terlihat.

“Apalah artinya angka bagus tapi pembangunan tidak ada hasil. Harapan kami jangan sampai bikin jalan cepat rusak, ambruk dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

“Untuk terhindar dari korupsi, harus ada komitmen kepala daerah dan pejabat agar pencegahan anti korupsi dengan tidak melakukan atau terlibat kasus yang dikategorikan korupsi."

Baca juga: Pj Wali Kota Sebut Survei Penilaian Integritas KPK Jadi Langkah Strategis Cegah Korupsi di Kendari

"Harapan kami indeks bisa menjadi lebih baik lagi, MCP meningkat, tidak menambah angka statistik angka kasus korupsi,” lanjutnya.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved