HUT Sultra, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto Kenang Jakub Silondae, Beber Capaian

Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan provinsi Sultra yang memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB.

AUPB berdasar UU Nomor 30 Tahun 2014 meliputi penyelenggaran pemerintahan yang memenuhi azas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan.

Selain itu, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, serta kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Salah satu upaya untuk memenuhi azas-azas tersebut, Pemprov Sultra Sultra di bawah kepemimpinan Andap menerapkan sistem digital dalam administrasi pemerintah daerah.

Dengan menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk Keluar (Sisumaker) hingga aplikasi Bayar Zakat.

Andap berharap aplikasi tersebut diadopsi pula oleh DPRD Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, kedudukan DPRD dan kepala daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

“Artinya, penyelenggaraan pemerintahan daerah pun pada dasarnya tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kedewanan daerah,” ujarnya,

“Saya sangat berharap sistem ini pun diadopsi oleh DPRD sehingga kinerja DPRD ditunjang dan diperkuat dengan digitalisasi administrasi kesekretariatan,” katanya menambahkan.(*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)