HUT Sultra, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto Kenang Jakub Silondae, Beber Capaian

“Agar tak hilang arah dalam menjalankan pemerintahan di era otonomi daerah,” jelasnya.

Dari arsip sejarah yang dipelajarinya, Andap juga menyampaikan konsep otonomi daerah menurut para pendiri bangsa.

“Para pendiri bangsa kita telah menegaskan untuk mencapai Indonesia adil dan makmur, maka otonomi daerah dalam bingkai NKRI membutuhkan koordinasi disertai efisiensi pemerintahan,” jelasnya.

Efisiensi hanya akan tercapai apabila diperkuat melalui 6 faktor prioritas.

Pertama, perencanaan secara menyeluruh (overall planning) yang akurat.

Kedua, peraturan yang efektif untuk memandu sistem kerja.

Baca juga: Perayaan HUT ke-60 Sulawesi Tenggara Bakal Digelar Sabtu 27 April 2024, Ini Rangkaian Kegiatannya

Ketiga, sumber daya manusia birokrasi berkualitas (penguasaan substansi dan teknis pelayanan publik).

Keempat, sumber daya teknis (termasuk instrumen digitalisasi pemerintahan).

Kelima ketersediaan anggaran minimum serta keenam yakni pengawasan dan evaluasi yang efektif.

“Saya tidak akan bosan mengingatkan diri sendiri dan kita semua, bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ujarnya.

“Segala keputusan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dengan ketentuan hukum,” lanjut Andap yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Capaian Pemprov-DPRD

Menurut Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, otonomi daerah yang saat ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Juncto UU Nomor 9 Tahun 2015.

Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi, kabupaten/ kota.

Selanjutnya, UU tersebut menegaskan pula bahwa DPRD bukan lembaga yang berdiri sendiri.