OPINI: Figur Calon Bupati Buton Utara Mulai Muncul Jelang Pilkada, Warga Mesti Cerdas Pilih Pemimpin

Oleh: Ardyanto

(Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA)) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Pesta demokrasi akbar bagi rakyat Indonesia sudah dilangsukan pada 14 Februari 2024 melalui Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.

Hari pemungutan suara itu dihelat bersamaan mulai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Legislative (Pileg) untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI maupun DPD RI.

Sementara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota diselenggarakan di seluruh daerah pada 27 November 2024.

Pilkada 2024 semakin dekat, sejumlah figure calon kepala daerah pilihan warganet mulai muncul ke permukaan.

Termasuk menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kondisi tersebut menuntut masyarakat lebih cerdas dan sadar bahwa Pemilu adalah sarana paling dasar untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas yang mengayomi masarakat.

Tentu edukasi pemahaman terhadap proses demokrasi yang sehat dengan mengedepankan etika politik yang sesuai dengan konstitusi, menjadi keniscayaan yang harus dilakukan pemangku kepentingan, khususnya para penyelenggara.

Baca juga: Lewat Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu Sultra Ajak Warga Awasi Pelanggaran Politik Uang Pilkada 2024

Edukasi secara massif dalam proses demokrasi diperlukan untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan mendapatkan legitimsi rakyat.

Tidak hanya memperoleh suara yang banyak namun pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi yang baik itulah nantinya bisa melahirkan kebijkan berkeadilan sosial.

Oleh sebab itu sudah waktunya lembaga-lembaga terkait, menyusun strategi untuk menigkatkan proses Pemilu.

Peran Komisi Pemilihan Umun (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi ujung tombak pendidikan politik rakyat menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas.

Strategi ini mesti dilakukan untuk mewujudkan, antara lain, penguatan sinergi penyelenggara dan pemangku kepentingan terutama dalam mengedukasi pemilih masyarakat harus paham dampak atas pengambilan keputusan memilih pemimpin.

Maka dari itu, saya mengajak masyarakat untuk menolak politik uang, janji-janji palsu, hingga kampanye hitam.

Baca juga: OPINI: Internalisasi Kemandirian Siswa Dalam Belajar: Menakar Peran Guru Tumbuhkan Kemandirian Siswa