Majelis Hakim Kasus Eks Wali Kota Kendari Diduga Tak Netral, JPU Kejati Sultra Lapor Komisi Yudisial

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kasus persidangan eks Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pelaporan itu dilakukan JPU saat memutuskan keluar ruangan sidang atau walk out karena menduga majelis hakim dalam perkara tersebut tidak netral.

Hal itu dibenarkan Humas Komisi Yudisial Provinsi Sultra, Amrul Ismail saat dikonfirmasi awak TribunnewsSultra.com, Rabu (15/11/2023).

“Iya melapor, cuman mereka langsung sampaikan laporan ke Komisi Yudisial RI,” ujarnya melalui WhatsApp Messenger.

Baca juga: Hakim Alihkan Status Penahanan Eks Kadis Damkar Kendari Tersangka Kasus Koruspi Jadi Tahanan Kota

Sebelumnya diberitakan, JPU dalam perkara tindak pidana korupsi perizinan PT Midi Utama Indonesia yang menyeret nama eks Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir memutuskan walk out dalam persidangan.

Aksi itu dilakukan, lantaran JPU menilai majelis hakim memihak terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

Akibatnya, agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara tersebut akhirnya ditunda.

Kendati ada dugaan ketidaknetralan majelis hakim, Humas Pengadilan Negeri atau PN Kendari, Ahmad Yani menegaskan akan meminta keterangan terhadap majelis hakim atas dugaan tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Sulkarnain, JPU Kejati Sultra Pilih Mangkir, Alasannya?

"Setelah saya konfirmasi majelis, saya akan buat rilis dan saya akan sampaikan ke teman-teman media, ya," katanya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Naufal Fajrin JN)