BEM Nusantara Sultra Nilai Putusan MK Soal Usia Capres dan Cawapres Ada Tendensi Politik Dinasti

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - BEM Nusantara Sulawesi Tenggara atau Sultra menggelar aksi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia Capres dan Cawapres, Kamis (2/10/2023).

Aksi tersebut digelar tepat di gerbang batas Kota Kendari dan Konawe Selatan atau Konsel.

Koordinator BEM Nusantara Sultra, Hasir menilai, putusan tersebut mengandung unsur politik dinasti.

Pasalnya, putusan MK ini cenderung hendak meloloskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Cawapres dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Sementara Ketua MK sendiri, Anwar Usman diketahui masih berstatus sebagai salah seorang keluarga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Gudang Logistik KPU Buton, Busel, Baubau Sulawesi Tenggara Dinilai Berkualitas dan Layak Digunakan

"Rekam jejak dari Anwar Usman ini kan bagian keluarga dari Jokowi dan Gibran. Saya menganggap putusan MK ini akan ada tendensius politik dinasti," terangnya kepada TribunnewsSultra.com.

Kecenderungan adanya politik dinasti itu dimulai putusan MK yang memperbolehkan Cawapres di bawah usia 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah.

Hasir menegaskan, putusan MK itu lalu dinilai memiliki tendensi ke salah satu pihak.

"BEM Nusantara yang melihat putusan ini seharusnya tidak harus pernah menjabat gubernur, wali kota, dan bupati," bebernya.

Untuk diketahui, dalam aksi itu mereka mencoret poster wajah Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua MK Anwar Usman.

Baca juga: Caleg dan Partai Politik di Baubau Sulawesi Tenggara Diimbau Segera Turunkan Alat Peraga Sosialisasi

Aksi coret wajah tersebut merupakan simbol penolakan atas dugaan politik dinasti yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan tersebut. (*)

(TribunnewsSultra.com/Naufal Fajrin JN)