Hak Pegawai PPPK Setelah RUU ASN Disahkan, Berhak Cuti, Dapat JHT, Fasilitas, hingga Perlindungan
Berikut ini hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Desi Triana Aswan
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Berikut ini hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK setelah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan.
Di mana pegawai PPPK berhak mendapatkan cuti, Jaminan Hari Tua (JHT), fasilitas, hingga perlindungan.
Tentunya, termasuk dengan gaji dan tunjangan yang didapatkan.
Seperti diketahui, RUU ASN telah disahkan.
Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (3/10/2023).
Dari RUU tersebut yang dimaksud dengan pegawai ASN menurut UU ini meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Pasal 21 draf UU ASN, baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan materil atau non materil.
Baca juga: Kepala Perwakilan BKKBN Sultra Lantik 191 PPPK Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Formasi 2022
“Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel,” bunyi Pasal 21 ayat (1) draf RUU ASN yang dilansir dari Kompas.com dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Dalam RUU ASN juga diatur terkait hak dan kewajiban yang bisa diperoleh PPPK.
PPPK berhak mendapat beberapa hal penting.
Dalam RUU ASN ini terdapat juga payung hukum untuk penataan non PNS yang jumlahnya capai 2,3 juta orang.
Adapula beberapa hal keuntungan yang didapatkan oleh PPPK.
Dari pasal 22 RUU ASN tersebut tertera lima hal yang bisa diperoleh.
Mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas.
Lalu PPPK juga bisa mengajukan cuti hingga pengembangan kompetensi diri.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.