Berita Kendari
Sultra Masuk 10 Provinsi Inflasi Tertinggi di Indonesia, 5 Komoditas Penyumbangnya, Bensin Pertama
Terbaru Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk 10 provinsi di Indonesia dengan angka inflasi tergolong tinggi atau di atas inflasi nasional.
Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Muhammad Israjab
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk 10 provinsi di Indonesia dengan angka inflasi tergolong tinggi atau di atas inflasi nasional.
Sultra sendiri berada di urutan kesepuluh dengan angka inflasi tahunan 3,62 persen.
Sementara merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi tahunan 3,27 persen (year-on-year/yoy) pada Agustus 2023.
Baca juga: BPBD Sulawesi Tenggara Imbau Masyarakat Tak Membuka Lahan Perkebunan Baru dengan Cara Membakar
"Dari data yang ada terkait dengan penekanan laju inflasi kita masuk 10 besar provinsi yang laju inflasinya tergolong tinggi, 3,62 sementara untuk tingkat nasional 3,27 persen," kata Plh Sekda Sultra, Suharno saat memimpin rapat internal Pemprov Sultra terkait inflasi usai mengikuti rapat pembahasan inflasi bersama Mendagri melalui zoom dari Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (18/9/2023).
Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra ini juga membeberkan ada 5 komoditas yang turut andil menyumbang inflasi tinggi di Sultra.
Diurutan pertama ada bahan bakar minyak (BBM), disusul beras, angkutan udara, rokok kretek filter dan angkutan dalam kota.
"Yang paling tinggi itu bensin, 0,84 persen, beras untuk yoy 0,26 persen," ujarnya.
Baca juga: 10 Komoditas Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Sultra, Cabai Rawit hingga Kacamata Minus Plus
Untuk BBM atau bensin sendiri, Suharno mengatakan Pemprov maupun Tim Pengendalian Inflasi (TPID) tidak bisa mengintervensinya. Sebab untuk kebutuhan atau kuota BBM di daerah ditentukan langsung dari pusat.
Meski demikian Suharno menyebut ada tim terpadu yang tetap memantau distribusi BBM. Sebagai upaya pengendalian agar distribusi BBM tidak tersendat di SPBU.
"Kalau bensin intervensi kita agak berat karena hitung-hitungannya yang pasti terkait dengan kuota dan distribusi dari bensin, itu semua kewenangannya pusat. Kami bermohon berkaitan dengan kuota, itupun dari pertamina yang menentukan kuota BBM di Sultra," ujarnya.
"Kita ketahui bersama sudah bukan pemandangan yang asing lagi (di Sultra, khususnya Kota Kendari) setiap hari ngantri (kendaraan mengantri di pom bensin)," bebernya.
Baca juga: Inflasi Sulawesi Tenggara April 2023 Alami Penurunan, Ini Daerah dan Sektor Penyumbang Tertinggi
Begitupun dengan komoditas angkutan udara sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar di Sultra, pihaknya juga tidak bisa mengintervensi.
"Saya kira nasional begitu, angkutan udara kan juga pusat, kita tidak bisa apa-apa, nah kalau angkutan dalam kota Intervensinya bisa dalam bentuk bantuan bagi pengusaha, ini harus ada regulasi terkait dengan subsidi BBM kepada pengguna jalan, Kan ada juga di provinsi lain mensubsidi BBM," jelasnya.
Selain BBM, beras juga menjadi komoditas yang paling konsen dibahas oleh pemerintah pusat.
Salah satu kendala yang dikeluhkan pemerintah pusat adalah pasokan dari bantuan pangan beras nasional baru terealisasi 7 persen.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.