Penyambutan Pj Gubernur Sultra
Pj Gubernur Sultra Andap Singgung Isu Tambang, Kemiskinan Hingga Stunting Saat Pidato di Depan ASN
Beberapa isu strategis nasional dibahas Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budi Revianto saat pidato pertama.
Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Desi Triana Aswan
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ini beberapa isu strategis nasional dibahas Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budhi Revianto saat pidato pertama di hadapan ASN lingkup Pemprov Sultra, Jumat (8/9/2023).
Pidato tersebut ia sampaikan usai serah terina jabatan dari Gubernur Sultra sebelumnya yakni Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, di ruang pola Kantor Gubernur Sultra.
Pada kesempatan itu, Andap menyampaikan komitemennya untuk bekerja keras dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan semakin baik untuk semua warga masyarakat Sultra.
"Ada beberapa tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkompinda se-Indonesia pada Januari 2023 lalu," ujarnya dalam serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023 kepada Pj Gubernur Sultra, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (8/9/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Andap Budi mengingatkan ada 8 hal isu strategis yang menjadi esensial, diantaranya mengendalikan inflasi dengan memantau langsung harga di lapangan, berhati-hati mengatur tarif PDAM, angkutan umum dan lain-lain.
Kedua, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
Mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra pada periode 2023 sebesar 11,43 persen.
Baca juga: Lihat Kadishub Pejamkan Mata, Pj Gubernur Sultra Minta Didengarkan, Kadispar Langsung Beri Kode
Ketiga, fokus menurunkan stunting.
Keempat memperhatikan investasi, agar tidak ada izin yang bermasalah. Apalagi Provinsi Sultra kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) mineral.
Namun berdasarkan data ESDM dan KPK, terdapat sejumlah persoalan diantaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak.
"Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar (pertambangan)," kata Komjen Andap.
Kelima, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri.
Kemudian yang keenam kabupaten kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah.
Salah satunya menangani sekaitan belum optimalnya potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
Tidak meratanya aksesnya pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.