Penyambutan Pj Gubernur Sultra
Pj Gubernur Sultra Andap Singgung Isu Tambang, Kemiskinan Hingga Stunting Saat Pidato di Depan ASN
Beberapa isu strategis nasional dibahas Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol Andap Budi Revianto saat pidato pertama.
Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Desi Triana Aswan
Seperti masih didapati lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal, berupa bangunan dan akses jalan.
Kemudian adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan organisasi perangkat daerah.
"Lemahnya pengelolaan aset tetap Pemda yang ditunjukkan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset. Serta permasalahan administrasi barang habis pakai, bebernya.
Ia juga menjelasman berdasarkan hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama.
Seperti aspek pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur daerah dan wilayah, terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.
Khususnya sejumlah proyek strategis nasional di Sultra harus dapat terselesaikan dengan maksimal.

"Apakah itu pembangunan Bendungan Ladongi dan Ameroro, termasuk hilirisasi sumber daya mineral nikel yang ada di sini, karena ini adalah amanah dan tugas yang diberikan kepada kita semua,"
"Tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, maka mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita teguhkan komitmen kita untuk memberikan pengabdian yang terbaik di Provinsi Sultra yang kita cintai bersama ini," bebernya.
Ketujuh, perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 yang aman dan kondusif.
Di mana berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan pemilu di Sultra.
"Diantaranya praktik politik uang, potensi sara yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial, serta netralitas ASN," sebutnya.
Selain itu, Andap menyampaikan, berdasarkan indeks potensi kerawanan pemilu dari 17 kabupaten kota yang ada di Sultra terdapat dua Kabupaten dengan kategori rawan yaitu Muna dan Muna Barat.
"Kedelapan, jaminan kebebasan beragama jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan," ujarnya.
Untuk itu, Komjen Andap meminta dukungan dari semua stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Sultra sebagai bagian dari Indonesia maju.
"Dalam jabatan saya yang singkat ini, mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk menaklukkan, Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur," ujar mantan Kapolda Sultra pada 2016-2018 ini.
(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.