Isu Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi Jadi Fokus Utama Pembahasan RPJPD Kendari 2025-2045

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Isu lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi menjadi fokus utama pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025-2045.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan isu tersebut menjadi fokus utama dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibahas melalui konsultasi publik kedua KLHS penyusunan RPJPD Kota Kendari tahun 2025-2045.

"Jadi ini salah satu tahapan yang harus dilewati dalam rangka penyusunan RPJPD, karena prinsipnya pembangunan itu sifatnya berkelanjutan," ucapnya usai membuka konsultasi publik kedua KLHS penyusunan RPJPD Kota Kendari tahun 2025-2045, di Balai Kota Kendari, Kamis (31/8/2023).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Cornelius Padang mengatakan dokumen KLHS ini sangat penting dalam rangka memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJPD.

Sehingga, nantinya bisa meminimalisir dokumen RPJPD Kota Kendari 2025-2045 dari dampak atau pengaruh negatif dari pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup.

Baca juga: Kenali Bahaya Sampah Elektronik ke Lingkungan, Cara Penanganan Dijelaskan Dosen dan Mahasiswa UHO

Di mana, salah satu rujukan atau indikator dokumen KLHS dinyatakan berkualitas yaitu dengan konsistensi dalam melakukan seluruh tahapan penyusunan KLHS ini.

"Semua tahapan itu sesuai peraturan perundang-undangan harus kita lalui, sehingga dokumen kita ini dari sisi kualitas dan output nantinya yang dihasilkan bisa kita yakini menjadi dokumen yang siap untuk diintegrasikan ke dalam RPJPD tadi," jelasnya.

Melalui pelaksanaan konsultasi publik kedua KLHS ini, ada delapan poin tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas yang dirumuskan oleh tenaga ahli dan kelompok kerja (pokja) dan akan diintegrasikan dalam penyusunan dokumen.

Di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan, kehidupan sehat sejahtera, sanitasi layak dan bersih, kota dan pemukiman berkelanjutan.

Kemudian, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Pertanian Ramah Lingkungan, Langkah PT Vale Wujudkan Kemandirian Masyarakat di Area Pemberdayaan

Kata dia, melalui empat pilar pembangunan yakni sosial, ekonomi, hukum, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan.

Tahapan selanjutnya akan dirampungkan oleh tenaga ahli dan kelompok kerja, lalu melaksanakan penjaminan kualitas pendokumentasian dan tahap akhir KLHS itu akan dibawa ke provinsi untuk dilakukan uji kualitas atau validasi sebelumnya.

"Kemudian diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJPD Kota Kendari 2025-2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan," ujarnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)