OPINI Pancasila Tanpa Teladan dari Penguasa: Refleksi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Oleh: Andi Awaluddin Maruf
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pengajar Matakuliah Pendidikan Pancasila

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini berulang kali sudah kita dengar pidato dan orasi soal Pancasila, entah di upacara, di televisi, radio, media sosial. 

Tapi kalau dipikir-pikir, kapan terakhir kali kita lihat para pejabat kita benar-benar menjalankan apa yang mereka pidatokan itu.  

Ini masalah serius. Pancasila sekarang cuma jadi ritual. Diucapkan saat upacara, dikutip waktu pidato, terus dilupakan begitu acaranya selesai.

Rakyat terus didoktrin harus patuh sama Pancasila, tapi yang ngomong begitu justru melanggar sendiri. Ini bukan cuma kemunafikan biasa ini tapi ini fondasi moral bangsa kita lagi runtuh.

Kenyataannya selama ini setelah beberapa rezim telah berganti di gedung DPR, para wakil rakyat kita sibuk rebutan anggaran yang ujung-ujungnya masuk kantong sendiri atau kroni-kroninya. 

Di kementerian kebijakan dibuat lebih melanggengkan kepentingan pribadinya.

Di pengadilan sudah menjadi gosip publik yang punya duit dan koneksi yang bisa menang perkara.

Baca juga: OPINI: Pemuda Merdeka, Sultra Aman, Sejahtera dan Religius

Masih heran kenapa rakyat justru semakin sinis sama jargon Pancasila. Padahal kalau dibaca dengan jujur, inti Pancasila itu adalah keadilan.

Dua dari lima sila membahas soal keadilan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke lima keadilan sosial buat seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan kebetulan lara pendiri bangsa kita masukan kata "adil" dua kali.

Mereka sangat paham, tanpa keadilan negara ini bakal hancur. Persatuan bakal jadi pemaksaan. Demokrasi cuma topeng.

Tapi siapa yang punya kekuatan buat wujudkan keadilan itu?, jelas bukan rakyat kecil yang tiap hari cari makan.

Bukan pedagang kaki lima yang harus lari-lari dari satpol PP. Bukan buruh pabrik yang gajinya pas-pasan. Yang punya kuasa itu Presiden, Menteri, anggota DPR, para hakim agung semua yang duduk di puncak.

Mereka yang bikin aturan, yang mengatur anggaran, yang menegakkan hukum.

Masalahnya, justru mereka yang paling jauh dari Pancasila. Korupsi masih ada di mana-mana. Nepotisme sudah jadi hal wajar. Hukum ditegakkan dengan standar ganda, keras ke rakyat kecil, lembek ke yang berkuasa. Keputusan politik lebih nguntungkan para elit dan orang sangat kaya.

Baca juga: OPINI: Warkop dan Gelas yang Kosong