Hilirisasi Tambang Nikel di Sultra Kurang Berdampak Bagi Pendapatan Daerah, Masalahnya Masih Dikaji

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Investasi dan BKPM mengakui ada masalah dengan hilirisasi tambang nikel yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, diterapkannya hilirisasi tambang tidak berdampak siginifikan terhadap pendapatan daerah di Sultra.

Di mana, peran sektor pertambangan dan industri pengolahan belum maksimal khususnya untuk penerimaan daerah.

Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Sekertaris Daerah atau Sekda Sultra, Asrun Lio, pada Jumat (4/8/2023).

Asrun Lio mengakui dengan adanya hilirisasi tambang nikel cukup membantu perekonimian daerah pada tahun 2022 mencapai 6,9 persen.

Baca juga: Jaksa Agung Dorong Penegakan Hukum Humanis Lewat Jaga Desa, Diterapkan Termasuk di Sulawesi Tenggara

Hanya saja, di sektor pendapatan daerah peran tambang nikel tidak terlalu signifikan, khususnya dana bagi hasil hingga perizinan tambang yang kesemuannya diambil oleh pusat.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman modal Heldy Satrya Putera menanggapi hal tersebut.

Heldy Satrya Putera mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap masalah hilirisasi tersebut.

"Presiden Jokowi kan sudah bilang pertumbuhan ekonomi tertinggi itu ada di Maluku Utara, 27 persen tertinggi di dunia," ujarnya.

"Kemudian ada survei masyarakat paling bahagia ada di Maluku Utara, mengapa karena ada hilirisasi, nah di sini yang harus kita lihat yah apa permasalahannya," jelasnya menambahkan.

Baca juga: Bahlil Beber Dampak Hilirisasi Industri di Sulawesi dan Maluku, Sebut Bakal Libatkan Pengusaha Lokal

Untuk itu, kata Heldy, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terkait hilirisasi di mana akan dilakukan kolaborasi dan melibatkan pengusaha daerah.

"Itu tadi kita kolaborasi, supaya pengusaha lokal untuk berpartisipasi," pungkas Heldy Satrya Putera. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)