Berita Sulawesi Tenggara

Netralitas ASN dan Politik Uang Masih Cukup Tinggi, Bawaslu Sultra Cegah Potensi Pelanggaran Pemilu

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang atau money politic masih menjadi jenis pelanggaran yang cukup tinggi di Sulawesi Tenggara.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, mengatakan, potensi pelanggaran Pemilu karena keberpihakan ASN selalu terjadi di Sulawesi Tenggara. 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang atau money politic masih menjadi jenis pelanggaran yang cukup tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Jenis pelanggaran tersebut disebutkan bahkan terjadi di Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 atau Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara gencar melakukan sosialisasi identifikasi pelanggaran Pemilu 2024.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari yang dihadiri Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ratna Dewi Pettalolo.

Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, mengatakan, potensi pelanggaran Pemilu karena keberpihakan ASN selalu terjadi di Sulawesi Tenggara.

Baca juga: KPU Sultra Baru Terima Berkas 9 Bakal Calon Anggota DPD RI dan Partai Ummat Hari ke-10 Pendaftaran

Untuk itu, pihaknya akan selalu sigap mengawal penyelenggaran Pemilu termasuk berkaitan dengan netralitas ASN dalam pesta demokrasi.

"Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang lebih baik dan kesadaran kita, sehingga potensi pelanggaran terkait netralitas ASN semakin kurang," ujar Iwan Rompo Banne, Rabu (10/5/2023).

Selain netralitas ASN yang jadi potensi pelanggaran Pemilu, politik uang juga akan menjadi tanggung jawab bersama untuk dicegah di Pemilu 2024 khusunya Sulawesi Tenggara.

"Dalam kegiatan ini pula kita selalu menyiapkan pesan-pesan partisipatif agar menjadi pengawas Pemilu bagi diri sendiri," ujar Iwan.

Mantan Komisioner KPU Sultra ini menjelaskan, pelanggaran tersebut juga masih menjadi masalah dalam kontestasi politik.

Baca juga: Profil Iwan Rompo Banne Terpilih Sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara 2023-2028, Dulu KPU Sultra

Ditambah lagi modus kecurangan atau pelanggaran Pemilu semakin canggih dalam setiap pemilihan umum.

"Sehingga Bawaslu segera menyiapkan pencegahan potensi pelangaran Pemilu," ujar Iwan Rompo Banne. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved