Bawaslu Kendari Gandeng BEM, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat Terlibat Pengawasan Pemilu 2024

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng berbagai unsur masyarakat.

Hal tersebut dilakukan agar terlibat dalam pengawasan pemilihan umum partisipatif dalam rangka Pemilu 2024.

Unsur masyarakat yang terlibat mulai dari organisasi kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa perguruan tinggi, OKP, Ormas, Cipayung Plus dan sebagainya secara perwakilan.

Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengatakan sosialisasi ini untuk membangun pengawasan partisipasi Pemilu 2024.

Apalagi dari aspek sumber daya manusia di Kendari itu sangat terbatas. Sehingga diperlukan paling tidak masyarakat secara individu itu bisa mengawasi dirinya sendiri.

Baca juga: Jadwal dan Tahapan Seleksi Calon Anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara, Lengkap Kuota Pendaftar

Jika masing-masing individu sudah mampu mengawasi dirinya sendiri, maka secara umum Pemilu 2024 akan berjalan tanpa pelanggaran.

"Misalnya kemarin pencocokkan penelitian data pemilih ada satu kelurahan itu terdiri dari 45 TPS, berarti 45 pantarlih, berarti harus diawasi oleh satu pengawas kelurahan, itu agak repot, oleh karena itu bagaimana caranya membangun pengawasan partisipatif," jelasnya.

Diharapkan partisipasi ini memberikan informasi kepada dugaan pelanggaran, di mana masyarakat berani melaporkan kepada pengawas Pemilu terhadap pelanggaran yang ada.

"Sebagai perwakilan semua elemen diharpakan mampu menularkan sosialisasi ini kepada komunitasnya masing-masing," bebernya.

Ketua BEM UHO, Abdullah Alhayat Arofah mengatakan kegiatan ini sangat baik karena bisa memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat utamanya mahasiswa yang juga terlibat dalam pesta demokrasi.

Baca juga: Cara Bawaslu Sulawesi Tenggara Libatkan Masyarakat Awasi Pemilu 2024, Cegah Penyalahgunaan Hak Pilih

Menurutnya, peran mahasiswa sendiri tentunya sama dengan masyarakat yang juga membantu Bawaslu menjaga kondusifitas proses pemilihan.

Sebab pesta demokrasi ini merupakan hajatan negara yang bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

"Karena kita ketahui bersama sekarang itu masa-masa menuju pemilihan serentak tahun 2024, di mana pemilihan ini tentunya berpotensi akan adanya pelanggaran kecurangan sehingga kegiatan sosialisasi ini yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota maupun provinsi sangat baik," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)