Jabatan Kepala Desa 9 Tahun 1 Periode, Tak Bisa Calon 3 Kali Lagi, Presiden Jokowi Setuju

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Politikus Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Joko Widodo setuju dengan revisi masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

"Beliau (Presien Jokowi) setuju dengan tuntutan itu. Tinggal nanti dibicarakan di DPR," katanya.

Sebelumnya, periode jabatan kepala desa 6 tahun. Seseorang bisa terpilih sampai tiga kali masa jabatan.

Menurut Budiman Sudjatmiko, banyak yang ingin jabatan menjadi 9 tahun karena 6 tahun tak efektif.

Budiman merupakan salah satu orang yang ikut membuat UU Desa Nomor 6 tahun 2024.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa masa jabatan kepala desa selama 6 tahun. Bisa terpilih tiga kali.

"Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 - di mana saya juga ikut mengegolkannya - itu kan jabatan kepala desa itu per periode enam tahun dikali tiga," tutur Budiman.

"Berdasarkan UU tersebut, kepala desa maksimal bisa menjabat selama 18 tahun," sambungnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Capres PDIP Pilihan Jokowi, NasDem Yakin Anies Baswedan Menang Pilpres 2024

Baca juga: Kepala Desa Trending Twitter Gegara Jabatan 9 Tahun Viral, Apa Alasan Kades Revisi Undang-undang?

Berdasarkan temuan di lapangan, aturan tersebut membuat boros dan banyak menimbulkan gesekan sosial.

Kepala desa tak fokus membangun desa karena berkonflik dengan lawan politiknya.

"Karena kalau kita pilihan kepala desa kan dengan (melawan) tetangga, dengan saudara sendiri itu kadang-kadang dua tahun, tiga tahun (efek konfliknya)," beber Budiman.

"Dua tahun pertama itu enggak selesai konfliknya sehingga sisa tiga tahun atau empat tahun enggak cukup untuk membangun desa," sambungnya menandaskan.

Untuk membahas ini, Budiman Sudjatmiko bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Pertemuan itu dilakukan saat kepala desa dari seluruh Indonesia melakukan demonstrasi di gedung DPR RI.

"Tadi Bapak (Presiden) itu banyak bertanya soal keadaan," tuturnya.