Berita Buton Tengah

Kasus Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan di Buton Tengah Sultra Diminta Agar Dibuka Kembali

Kasus korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Tengah (Buteng) harus dibuka kembali agar terang benderang siapa-siapa yang menikmati uangnya.

Penulis: Sugi Hartono | Editor: Sitti Nurmalasari
handover
Inilah momen pengacara terdakwa Waode Nurjannah saat berpelukan usai majelis hakim menjatuhkan vonis bebas di Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA Jl Mayjen Sutoyo, Senin (26/12/2022). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Banyaknya nama-nama yang disebut dalam pertimbangan hakim ketika memutus para terdakwa seharusnya menjadi dasar bagi para penyidik untuk membuka kembali kasus ini agar terang benderang.

Pengacara Waode Nurjannah, Rahmat Karno mengatakan berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus para terdakwa seharusnya menjadi dasar bagi para penyidik untuk kembali bekerja menyelesaikan kasus ini.

"Silakan penyidik dan jaksa penuntut umum mengusut kasus perkara ini," tuturnya usai mendengarkan putusan terhadap kliennya yang divonis bebas di Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA Jl Mayjen Sutoyo, Senin (26/12/2022).

"Siapa yang menikmati uang, jelas tadi sudah disebutkan dalam pertimbangan hakim," tambah Rahmat Karno.

Kata Karno, mengapa kasus ini harus dibuka kembali karena menurutnya sejak awal kasus ini sudah cacat dan menabrak standar operasional penyidikan sehingga membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Eks Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Tengah Divonis Bebas Hakim, Bukti JPU Tak Siap?

"Jadi perkara ini cacat dari awal, seharusnya orang yang statusnya menjadi saksi dijadikan tersangka, dan yang harusnya tersangka dijadikan saksi," tuturnya.

Sebelumnya, Rahmat Karno sempat berbicara keras ketika diwawancarai TribunnewsSultra.com usai membacakan pembelaan kepada kliennya di hadapan Majelis Hakim.

Saat itu, Rahmat Karno menyebut nama-nama yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban sebagaimana hasil pemeriksaan di persidangan.

Ia menanggapi salah satu pembelaan terdakwa yang menginginkan agar ikut menyeret nama-nama dalam kasus korupsi pembangunan gedung dan peralatan mesin produksi rumput laut di Buton Tengah.

"Iya, ada tadi yang dari pengacara terdakwa lain menyebut nama sembilan orang dalam pembelaannya wajar-wajar saja karena mereka yang disebut ada namanya dan mereka melakukannya," kata Rahmat Karno.

Baca juga: Terdakwa Kasus Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Tengah Divonis Bebas Majelis Hakim

Salah satunya kata Karno, yakni La Asia. Kata Karno, La Asia ini adalah salah satu pengurus yang aktif melakukan pencairan.

"Itu wajib ditetapkan sebagai tersangka. Karena dalam penetapan tersangka itu harus jelaskan tindak pidananya, yang harus tersangka ini kan La Asia," ujarnya.

"Di mana mereka aktif melakukan pencairan dibantu dengan Asmun Operator SPM tanpa ada konsultasi dengan Ibu Nurjannah karena tidak dibuka seterang-terangnya akhirnya tuntutan jaksa kabur," jelasnya.

Untuk itu, kata Rahmat Karno, seharusnya polisi membuka kasus ini secara terang benderang.

"Di mana, PT Keramat Putro Mandiri menerima Rp3 miliar lebih mengapa tidak dimintai pertanggungjawaban," tuturnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved