Berita Sulawesi Tenggara
Dihukum 3 Tahun Penjara, Begini Fakta Sidang Mantan Sekdis Kelautan dan Perikanan Buton Tengah
Hakim memberikan hukuman penjara mantan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Tengah (Buteng), Sahid SP tiga tahun penjara.
Penulis: Sugi Hartono | Editor: Muhammad Israjab
Tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk melakukan pencairan.
Sahid juga memfasilitasi pertemuan Aminuddin dengan Ahmad setiawan untuk meminjam perusahaan Padjajaran Enginering dengan memberikan pembayaran uang pekerjaan kurang lebih satu milyar.
Uang tersebut dibagikan Aminuddin kepada Sahid sebanyak Rp150 Juta rupiah, Rahmat Setiawan Rp150 Juta, Edy Siswoyo Rp300 Juta dan sisanya digunakan Aminuddin sendiri.
Baca juga: Catat Ini Nomor Kontak Darurat Polres Konawe Selatan, Terkoneksi di Command Center dan Mobil Patroli
Sahid juga dianggap tidak menjalaskan tugasnya dengan baik dengan mencairkan pembayaran yang telah melewati batas waktu, tanpa memperhatikan kualitas bangunan di lapangan.
Hakim berkesimpulan bahwa pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi unsur hukumnya.
" Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara 3 tahun dan denda seratus juta rupiah."
"Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu mengembalikan maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," tutur Majelis Hakim saat membacakan putusan kepada Sahid SP
Majelis juga meminta kepada Sahid SP untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp277.551.202,
" Apabila terdakwa tidak mengembelikan uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan harta bendanya akan dilelang sampai cukup uang pengganti tersebut."
"Apabila harta benda terdakwa tidak cukup untuk mengembalikan uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan," tutur majelis.
Untuk uang yang disetorkan Sahid SP sebanyak Rp180 Juta yang telah disetorkan kedalam rekening Bank BRI telah dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. (*)
(Sugi Hartono/Tribunnewssultra.com)