Penyaluran BLT BBM di Kendari Sultra Capai 96 Persen, Dinas Sosial Catat 600 KPM yang Belum Terima

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Persentase penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mencapai 96 persen.

Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf mengatakan 96 persen dari sekiranya 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat, maka sebanyak 17 ribu lebih KPM telah menerima bantuan sosial tersebut.

Abdul Rauf menyampaikan BLT BBM memang belum seluruhnya tersalurkan kepada masyarakat di Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Untuk itu, pihaknya telah mengonfirmasikan ke PT Pos Indonesia, perihal jika ada KPM yang telah terdaftar tapi belum menerima haknya, maka KPM tersebut masih berpeluang untuk diberikan bantuan.

"Kami bersama pihak terkait masih membuka ruang dan terus mencari sisa KPM yang masih tersisa," ujarnya ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: BLT BBM Cair Hari Ini, 16.258 Warga Kendari Mulai Terima Bantuan di Kantor Pos Indonesia Sultra

"Bagi masyarakat belum menerima bantuan ini, kami sudah koordinasi pihak terkait. Barangkali ada beberapa faktor lain, sehingga masih ada sisa empat persen atau sekira 600-an KPM," tambahnya.

Kepala Dinas Sosial ini menyebut faktor yang menjadi penyebab terhambatnya penyaluran BLT BBM kepada empat persen masyarakat tersebut di antaranya, yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Kemudian, dahulu si penerima pernah menjadi peserta bantuan sosial, tetapi mereka sudah bekerja atau jadi pegawai sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan.

Selanjutnya penerima KPM tidak ditemukan di kelurahan terkait, termasuk KPM yang sudah pindah ke luar kota.

Setelah benar-benar ditutup penyaluran, dan KPM penerima tidak ditemukan, maka Dinsos Kota Kendari akan mengembalikan data KPM tersebut kepada Kementerian Sosial untuk diberikan solusi.

Baca juga: BLT BBM Bersubsidi Bakal Cair Pekan Ini, Pemkot Kendari Kirim 50 Ribu Data Penerima ke Kemensos

"Nanti Kemensos lagi yang akan mengambil kesimpulan apakah diganti atau seperti apa, jadi kami menunggu arahan dari Kemensos karena yang menyiapkan anggaran dari Kemensos," jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)